TABANAN, Kilasbali.com – Komisi III DPRD Tabanan menekankan penguatan kolaborasi dan kajian untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Kolaborasi yang dimaksud bukan saja dengan DPRD sebagai lembaga legislatif, melainkan antara masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Dengan dua hal itu, Komisi III berharap penyerapan PAD yang optimal nantinya mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah.
Ini ditekankan oleh Ketua Komisi III DPRD Tabanan, Anak Agung Nyoman Dharma Putra, dalam rapat internal bersama tim ahli yang berlangsung pada Selasa (14/1).
“Kami berharap, kolaborasi ini menghasilkan kajian mendalam yang mampu mendukung inovasi, kreativitas, dan grand design, hingga penyusunan peraturan untuk pengembangan daerah. Khususnya pada sektor pendapatan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, tim ahli Komisi III memberikan sejumlah rancangan pendampingan. Rancangan itu antara lain memberikan masukan dan rekomendasi teknis kepada DPRD, analisa dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, penyusunan konsep legislasi daerah.
Berikutnya, identifikasi isu strategis daerah, pengembangan strategi pembangunan berbasis data hingga evaluasi kinerja pemerintah daerah dan pencapaian realisasi anggaran.
Menurut Darma Putra, hasil kajian dari tim ahli ini nantinya akan menjadi dasar bagi pihaknya untuk melakukan evaluasi dalam rentang waktu triwulan.
“Kami ingin memastikan solusi konkret terhadap permasalahan daerah berdasarkan amanat undang-undang dan peraturan yang ber
laku. Semua rekomendasi nantinya akan dibahas dalam rapat internal dan rapat kerja untuk mengukur pencapaian kinerja pemerintah daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III, I Wayan Sudiana, yang membuka rapat tersebut berharap, agenda internal ini diharapkan bisa menjadi langkah awal yang bersifat strategis. Terutama untuk Komisi III dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data, analisa mendalam, dan kolaborasi lintas sektor.
Dengan tiga hal tersebut, hasil yang diperoleh ke depannya diharapkan mampu mendorong kemajuan Tabanan. Bukan saja dari sisi pendapatan, melainkan belanja daerah. (c/kb)
