TABANAN, Kilasbali.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Tabanan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan untuk segera melakukan penagihan terhadap piutang pajak yang masih tertunggak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Desakan tersebut menjadi salah satu masukan yang disampaikan Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan APBD 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna pada Kamis (8/10).
Ketua Fraksi Golkar, I Ketut Budi Adnyana, menyampaikan bahwa penertiban piutang PBB sangat penting untuk mengamankan kas daerah di tengah tantangan fiskal.
Di samping penagihan PBB, Fraksi Golkar turut mendorong pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan informasi mengenai kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bagi masyarakat.
“Serta Pemda Tabanan diharapkan mensosialisasikan adanya penghapusan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak beberapa tahun,” kata I Ketut Budi Adnyana saat membacakan pemandangan umum fraksi.
Selain penertiban piutang pajak daerah, Fraksi Golkar mendorong Pemkab Tabanan untuk mengeksplorasi sumber-sumber penerimaan baru di sektor pariwisata.
Digitalisasi sistem retribusi dan pajak dinilai menjadi kunci utama untuk mencegah kebocoran pendapatan di berbagai objek wisata unggulan.
“Optimalisasi e-ticketing pada daya tarik wisata seperti Tanah Lot dan Jatiluwih dan daerah wisata lainnya, penerapan e-parking, serta optimalisasi pemungutan pajak makanan dan minuman pada restoran dan rumah makan,” ujarnya merinci.
Menyikapi penurunan penerimaan daerah yang cukup signifikan, Fraksi Golkar meminta jajaran eksekutif bersikap bijaksana dalam menyusun alokasi pengeluaran.
Pemkab Tabanan diimbau mengutamakan belanja skala prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga, seperti sektor kesehatan, pendidikan, serta perbaikan infrastruktur publik.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menyetujui Ranperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan dalam rapat kerja bersama tim anggaran eksekutif.
“Karena Fraksi Golkar menganut azas karya kekaryaan yang selalu ada di dalam pemerintahan dan selalu memberikan masukan-masukan yang besifat konstruktif dan solutif,” tegas Budi Adnyana. (c/kb)
