GIANYAR, Kilasbali.com – Tahapan Pilkada serentak sudah bergulir dan sejumlah potensi permasalahan tetap menyembul. Bawaslu Gianyar pun sudah sejak dini melakukan antisipasi dengan sejumlah upaya. Namun jika potensi permasalahan itu terabaikan, tindakan tegas menjadi konskuensinya.
Hal itu menjadi penegasan Bawaslu Gianyar dalam Rapat koordinasi stakeholder dan pemetaan kerawanan pada pilkada serentak 2024 di Desa Saba, Jumat (2/8).
Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan mengungkapkan, dari tahapan pendataan pemilih, pihaknya sudah membeberkan hal-hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan.
Seperti Pemilih yang sudah meninggal yang menuai banyak sorotan. Meski persoalan ini dikembalikan ke masyarakat yang belum sepenuhnya tertib administrasi kependudukan, namun potensi masalahnya cukup tinggi.
“Memang penyelenggara berpegangan pada aspek the Yure, namun di lapangan fakta yang berbeda, bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
Pada tahapan pendaftaran bakal calon, para kontestan juga diharapkan lebih intensif dan teliti salam hal pemenuhan persyaratan. Hal ini pentinga, karena legalitas calon sangat menentukan kualitas pilkada.” Dalam hal ini bacalon ataupun pasangan bacalon, dipastikan bersih secara hukum,” tegasnya.
Sementara saat masa kampanye, pihak mewanti agar ASN, TNI maupun Polri untuk saling menjaga dan memahami posisinya sebagai abdi negara. Karena di era peran media sosial yang tidak terbatas ini, keberadaan aparatur negara ini kerap menjadi bidikan.
“Tidak ada istilah tebang pilih, pejabat sekalipun jika kami dapati terlibat politik praktis akan kami tindaklanjuti. Memang kami utamakan pencegahan, namun jika terjadi pelanggaran kami pastikan ditindak tegas,” tegasnya lagi.
Bercermin dari sejumlah permasalahan di Pileg/ Pilpres yang terjadi di Gianyar, pihaknya menarik benang merahnya yang terletak pada faktor SDM. Untuk itu, pihaknya sudah mengantisipasi dengan mengintensifikasi pelatihan kepada petugas pengawas hingga tingkat desa. Pun demikian KPUD Gianyar sudah melaksanakan hal yang sama.
“Terkait ini kami sudah antisipasi bersama untuk menghindari terjadinya pemilihan ulang,” katanya.
Yang tidak lepas dari sorotannya juga adalah TPS yang layak bagi warga yang berkebutuhan khusus, baik warga manula maupun difable. Karena dari pantauannya di Pileg/ Pilpres 2024 lalu, masih banyak TPS yang tidak menyiapkan fasilitas bagi warga penyandang disabelitas.
“Kondisi ini tentunya menghambat hak warga negara untuk mejalankan hak pilihnya,” pungkasnya. (ina/kb)
