SINGARAJA, Kilasbali.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Wakil Ketua DPRD Bali, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi, S,Ap, mendapat perhatian serius terhadap tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri jurusan pariwisata.
Hal ini disampaikan Kresna Budi saat melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Singaraja, belum lama ini.
Kresna Budi mengatakan, daya tampung sekolah negeri saat ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah pendaftar yang membludak. Untuk menjawab kegelisahan orang tua siswa, ia mengusulkan langkah taktis berupa penambahan kuota siswa dalam satu rombongan belajar (rombel atau kelas).
“Harapannya adalah memaksimalkan ruang kelas. Dari yang semula satu rombel berisi 36 siswa, kita usulkan menjadi 40 siswa. Ini untuk menjawab kegelisahan orang tua dalam mencari sekolah,” kata Kresna Budi melalui telepon seluler, Jumat (17/7) sore.
Politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar) asal Liligundi, Buleleng ini menambahkan, sangat wajar jika anak-anak di Bali memilih sekolah pariwisata, mengingat Bali merupakan destinasi wisata dunia.
Jurusan pariwisata dan perhotelan menjadi favorit karena peluang kerja yang terbuka lebar.
Selain penambahan kuota rombel, Kresna Budi juga mengusulkan langkah berani untuk mengonversi sekolah-sekolah yang sepi peminat.
“Alangkah bagusnya SMA atau SMK Negeri yang sepi peminat dirubah menjadi SMK Negeri Pariwisata.. Ini aspirasi yang akan kita ajukan ke Pemerintah Provinsi Bali untuk menjawab tantangan pendidikan di Buleleng agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah,” tegasnya.
Terkait sekolah swasta, Kresna Budi mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk mulai mengalokasikan anggaran subsidi bagi sekolah swasta. Menurutnya, banyak orang tua memaksakan diri masuk ke sekolah negeri hanya karena terkendala biaya.
“Kenapa orang tua ingin anak sekolah di negeri? Karena terbentur biaya. Harapan kita kedepan, Pemprov Bali memberikan kontribusi anggaran ke sekolah swasta supaya siswa di sana tidak perlu membayar lagi atau biayanya lebih ringan,” imbuhnya.
Masih kata dia, untuk memeratakan kualitas pendidikan, pihaknya juga mendukung adanya kebijakan rolling atau perputaran guru-guru berprestasi ke sekolah-sekolah yang selama ini dianggap belum unggul. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi istilah “sekolah favorit” dan semua sekolah memiliki standar kualitas yang sama.
“Tugas negara adalah mewajibkan anak-anak sekolah 12 tahun. Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur Bali Wayan Koster serta Kadisdik Bali atas kerja samanya selama ini dalam mendistribusikan anak-anak sekolah. Ke depan, kita ingin semua sekolah bagus dan merata,” pungkasnya. (Ard/kb)
