Fraksi PDIP Tabanan Usul FGD Bahas Isu SPMB Hingga Infrastruktur Pendidikan

TABANAN, Kilasbali.com – Fraksi PDIP DPRD Tabanan mengusulkan adanya rekomendasi secara kelembagaan untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) khusus guna membedah berbagai persoalan pendidikan di wilayah tersebut.
Diskusi tersebut diharapkan bisa menjadi forum untuk mengevaluasi agenda tahunan seperti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) hingga memastikan kesiapan infrastruktur penunjang di seluruh sekolah.
Usulan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, dalam rapat paripurna internal pada Rabu (22/7).
Pihaknya menilai diperlukan sebuah sistem yang lebih kuat untuk menyikapi dinamika pendidikan yang terus berulang setiap tahunnya.
“Kami mengharapkan adanya rekomendasi secara lembaga dari DPRD Tabanan agar ada semacam FGD untuk membangun sistem pendidikan, terutama untuk menyikapai persoalan-persoalan setiap tahun, misalnya SPMB” ujar Eka Putra Nurcahyadi.
Ia menyoroti adanya ketimpangan serapan murid, di mana beberapa sekolah di luar Kecamatan Tabanan tidak mampu memenuhi kapasitas rombongan belajar (rombel).
Di sisi lain, terdapat sekolah yang justru mengalami kelebihan muatan akibat keinginan orang tua yang masih terpaku pada sekolah tertentu.
“Karena ada beberapa sekolah yang tidak mampu memenuhi kapasitas rombel (rombongan belajar),” ungkap Eka.
Ia menganggap jika kondisi ini dibiarkan, maka persepsi mengenai sekolah berkualitas hanya akan terpusat di wilayah perkotaan saja.
“Tapi kami harus pastikan juga untuk memberikan pemerataan murid. Kalau ini dibiarkan, seolah-olah sekolah yang bagus ada di kota saja,” tegasnya.
Selain masalah distribusi siswa, Fraksi PDIP juga mendorong evaluasi terhadap kondisi nyata di lapangan terkait kelengkapan tenaga pendidik dan fasilitas sekolah.
Hal ini penting untuk memastikan apakah penerapan aturan zonasi sudah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai di seluruh wilayah Tabanan.
“Secara aturan zonasi sudah benar. Tidak ada sekolah favorit. Apakah normatif sesuai aturan. Cuma kita harus mengetahui juga kondisi sekolah kita semua. Apakah sudah lengkap tenaga pendidikannya dan fasilitas yang memadai,” jelasnya.
Eka berharap diskusi terarah ini bisa segera dilaksanakan selagi isu pendidikan masih hangat diperbincangkan.
Ia menekankan agar momentum pasca-SPMB dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ini tidak terlewatkan begitu saja tanpa adanya rekomendasi perbaikan.
“Padahal sekarang sudah tidak ada lagi sekolah favorit. Kami berharap FGD ini sesegera mungkin. Kebetulan momen SPMB ini baru saja lewat. SPMB sudah selesai. MPLS sudah selesai. Persoalan ini masih relevan. Jangan sampai dingin,” pungkasnya. (c/kb)

















