SINGARAJA, Kilasbali.com – DPRD Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda penting, yakni penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda), Senin (20/7), di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, didampingi pimpinan dan anggota DPRD, serta dihadiri Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, Wakil Bupati Gede Supriatna, Sekda, jajaran kepala perangkat daerah, dan tamu undangan.
Dua Ranperda yang menjadi pembahasan meliputi Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemaparannya, Bupati Sutjidra menyampaikan perekonomian Buleleng menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,04 persen pada 2024 menjadi 5,54 persen pada 2025. Untuk 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,40 hingga 5,90 persen, dengan angka kemiskinan ditekan menjadi 4,87 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 1,48 persen.
Pemkab juga memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,59 triliun dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp844,8 miliar atau meningkat 2,59 persen. Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp2,81 triliun untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Defisit anggaran sekitar Rp220 miliar direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD, Bupati menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif melalui kerja sama yang transparan.
Pemerintah juga memastikan belanja modal tetap difokuskan pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, digitalisasi, serta perbaikan infrastruktur jalan secara bertahap di seluruh kecamatan.
Menjawab sorotan terkait pelayanan kesehatan, Bupati menjelaskan hasil audit menunjukkan pasokan oksigen di RSUD Giri Emas saat kejadian masih tersedia dan Dinas Kesehatan telah melakukan pembinaan terhadap standar operasional pelayanan.
Sementara terkait penataan kawasan Titik Nol Singaraja, pemerintah menjelaskan proyek tersebut menggunakan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung sebesar Rp25 miliar. Adapun pembangunan Gedung Laksmi Graha dan Galeri Singa Ambara Raja senilai Rp15 miliar dipastikan berjalan melalui mekanisme lelang yang diawasi Kejaksaan, Kepolisian, serta Inspektorat Daerah.
Usai rapat, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya turut memberikan penjelasan mengenai posisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Menurutnya, besarnya SiLPA bukan disebabkan unsur kesengajaan, melainkan akibat perbedaan antara proyeksi pendapatan dengan realisasi program di lapangan.
“SiLPA yang besar itu sebenarnya terjadi karena salah dalam memprediksi anggaran. Kita tahu postur APBD 2026 sebesar Rp2,601 triliun, sementara belanja dirancang Rp2,873 triliun sehingga terjadi defisit sekitar Rp272 miliar yang ditutupi melalui SiLPA. Skema seperti ini merupakan bagian dari dinamika penyusunan anggaran setiap tahun,” jelasnya.
Ia menambahkan, SiLPA juga dipengaruhi sejumlah program yang belum dapat dilaksanakan maupun proyek yang gagal tender sehingga akan dievaluasi dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
Melalui penyampaian Nota KUA-PPAS 2027 dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi, DPRD bersama pemerintah daerah selanjutnya akan melanjutkan pembahasan pada rapat-rapat kerja hingga menghasilkan nota kesepakatan sebagai dasar penyusunan RAPBD 2027 yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Ard/kb)
