GIANYAR, Kilasbali.com – Turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar yang signifikan di tengah Pandemi Covid-19, sangat dipahami oleh kalangan dewan. Namun jika lantaran kinerja OPD mengakibatkan lolosnya sejumlah potensi pajak, jangan serta merta bertameng pada pandemi. Sorotan itu diungkap dalam Sidang Paripurna DPRD Gianyar, Rabu (21/7/2021).
Lantaran mendesak, sidang paripurna DPRD Gianyar dengan agenda Pandangan Fraksi DPRD Gianyar, tentang pertanggungjawaban APBD 2020, tetap digelar namun secara virtual. Sidang hanya dihadiri langsung oleh Bupati Gianyar, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan dan pimpinan Fraksi.
Menariknya, Fraksi PDIP yang notabene satu jalur dengan eksekutif justru memberikan pandangan paling “pedas”. Pada kesempatan itu, Fraksi Banteng moncong putih ini menyoroti pungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar belum maksimal. Bahkan BPKAD dinilai kurang koordinatif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gianyar.
Dari pandangan umum Fraksi PDIP yang dipaparkan oleh I Nyoman Kandel, diungkapkan jika target APBD pada tahun 2020 sebesar Rp 2,2 triliun lebih. Namun realisasinya hanya Rp 1,8 triliun. Angka ini dipahami lantaran kondisi pandemi covid-19.
Sebab selama pandemi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar turun signifikan, karena tak jalanan industri pariwisata yang menjadi roh keuangan Gianyar. Apalagi, banyak program dalam pos belanja tidak bisa dilakukan karena covid 19, yang terjadi sejak awal 2020.
Hanya saja, papar Kandel, pihaknya tidak serta merta hanya lantaran pandemi. Namun, pihaknya menilai pemenuhan target ini juga terjadi karena BPKAD Gianyar yang belum maksimal dalam penggarap objek pajak.
“Catatan khusus, pendataan potensi pajak belum maksimal, belum adanya koordinasi yang baik antara BPKAD dengan Dinas Perizinan. Terdapat 339 izin usaha yang masuk dari Januari – Desember 2020. Dari data itu, diketahui ada 60 usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak,” tekannya.
Tidak hanya itu, diungkapkan bahwa terdapat Rp 339 juta lebih nilai pajak yang belum dibayar. “Ini dikarena kepala BPKAD belum maksimal dalam menggarap pajak daerah,” sorotnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar meminta agar pemerintah mencarikan jalan keluar untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Dimana saat ini, pertumbuhan ekonomi Gianyar minus 8,38 persen akibat daya beli masyarakat yang menurun, pasca pandemi covid-19. “Kami berharap Pemerintah segera mencarikan solusi untuk mendorong peningkatan kualitas ekonomi masyarakat,” papar I Made Suteja saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar.
Atas pandangan fraksi itu, Bupati Gianyar, Made Mahayastra mengapresiasi setiap masukan fraksi di DPRD Gianyar. Namun dalam menjalankan pemerintahan tentu ada kekurangan, dan hal ini akan terus berproses untuk menuju Gianyar yang lebih baik lagi.
“Tentu ada kekurangan, dan itu menjadi PR buat kita untuk terus melakukan pembenahan,” ujarnya.
Terkait perbaikan ekonomi, Mahayastra mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan program padat karya. Dimana hal ini akan menciptakan perputaran ekonomi, dari tukang bangunan, pedagang material dan sebagainya akan mendapatkan manfaat dari program ini.
Sementara untuk perbaikan daya beli masyarakat, pemerintah pusat juga saat ini akan memberikan bantuan sosial tunai (BST). (ina/kb)
