DENPASAR, Kilasbali.com – Pemerintah Provinsi Bali mendorong pembenahan tata kelola rantai pasok babi secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
Langkah ini mengintegrasikan pendekatan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan hewan (One Health and Animal Welfare), mulai dari pola pemeliharaan, pemotongan, pengelolaan limbah, hingga pemenuhan standar industri hotel dan restoran (Horeka).
Rencana tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) ke-2 Pig Welfare yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali bersama Yayasan Sintesia Animalia Indonesia di Denpasar, Kamis (8/10).
Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmandi, menyampaikan bahwa hasil FGD ini ditargetkan menjadi rumusan konkret bagi Gubernur dan DPRD Bali. Pembenahan tak sekadar menata perdagangan, tetapi juga harus memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan peternak tradisional.
Salah satu strateginya adalah mendorong peran desa adat melalui Baga Utsaha Manunggal Desa Adat (BUPDA) dalam menyediakan lahan Rumah Potong Hewan (RPH).
“Di satu sisi, desa adat mendapat manfaat ekonomi melalui pengelolaan SDM dan retribusi. Kemandirian desa adat inilah yang kita harapkan,” ujar Dewa Dharmandi.
Selain fasilitas RPH, pembenahan difokuskan pada dua isu krusia. Yakni Pengelolaan Limbah: Satpol PP sering menerima keluhan masyarakat terkait bau dan pencemaran limbah peternakan yang mengganggu pariwisata. Pembenahan hulu dilakukan dengan mendorong pemanfaatan limbah menjadi biogas serta penerapan kewajiban amdal sesuai skala peternakan.
Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare): Penanganan hewan yang memicu stres saat pemeliharaan, transportasi, hingga pemotongan terbukti menurunkan kualitas daging.
Terkait tantangan produk lokal menembus pasar perhotelan berbintang, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan, I Ketut Wirata, meluruskan bahwa hambatan utama bukanlah sertifikasi semata, melainkan pemenuhan spesifikasi potongan daging (premium cuts).
“Bukan tidak mampu bersaing, tetapi kita belum mampu menyediakan spesifikasi yang dibutuhkan Horeka. Selain infrastruktur, kita perlu investasi SDM seperti pelatihan tenaga pemotong (butcher),” kata Wirata.
Menyinggung ancaman African Swine Fever (ASF), Wirata menegaskan hingga kini belum ada vaksin resmi yang berizin edar. Kunci utama keberlangsungan peternakan saat ini adalah konsistensi penerapan biosecurity di tingkat peternak.
Mendukung hal itu, Dekan FKH UGM, Prof. Agung Budiyanto, mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip five freedoms (lima kebebasan hewan). Menurutnya, budaya lokal Bali yang menghargai makhluk hidup menjadi modal kuat untuk menerapkan pemotongan yang minim rasa sakit.
“Babi itu living thing, bukan benda mati. Ternak yang sehat, tidak stres, dan mendapat pakan baik secara langsung akan meningkatkan kualitas daging dan nilai ekonomi bagi peternak,” tegasnya. (Jus/kb)
