TABANAN, Kilasbali.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tabanan menggalang langkah lintas sektor melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk mengentaskan 22.425 jiwa warga kurang mampu.
Program penanganan terpadu ini disiapkan untuk menjangkau 6.943 kepala keluarga yang tergolong dalam kelompok masyarakat rentan.
Penetapan sasaran penerima manfaat tersebut didasarkan pada pemetaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Kepala Bappeda Tabanan, I Gede Urip Gunawan, mengungkapkan bahwa puluhan ribu warga miskin tersebut berada dalam kualifikasi Desil 1, yakni kelompok populasi dengan tingkat kesejahteraan sepuluh persen paling bawah.
“Umumnya, keluarga yang masuk Desil 1 memiliki penghasilan sangat rendah, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok serta bekerja dengan pendapatan tidak menuntaskan,” ujar Urip pada Kamis (17/9).
Ia menjelaskan, skema pengentasan kemiskinan daerah dirancang secara intensif melalui RPKD yang telah dibahas dalam rapat koordinasi antardinas.
Pelaksanaan di lapangan akan mengombinasikan penyaluran jaminan sosial dari pemerintah pusat dengan program pendampingan daerah.
Penduduk kategori Desil 1 di Tabanan telah terjangkau bansos reguler seperti PKH, BPNT atau program sembako, hingga PBI-JK atau KIS.
Sementara itu, Pemkab Tabanan menyuntikkan intervensi tambahan berupa pembenahan sanitasi, perbaikan hunian lewat program bedah rumah, pembukaan kesempatan kerja, serta pembekalan pelatihan vokasional.
Untuk memperkuat daya tahan ekonomi warga, pemerintah daerah juga menyiapkan skema permodalan usaha bagi masyarakat kurang mampu.
“Kalau untuk modal usaha, kami akan bekerja sama dengan sejumlah bank milik pemerintah,” ungkapnya.
Melalui integrasi program antara pusat dan daerah tersebut, Pemkab Tabanan berkomitmen menjaga tren penurunan angka kemiskinan secara konsisten.
“Target kami terus bisa turunkan setiap tahun angka kemiskinan ini,” tandasnya. (c/kb)
