TABANAN, Kilasbali.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya resmi menetapkan tiga pejabat kepala dinas (kadis) atau setingkatnya secara definitif hasil lelang atau seleksi terbuka belum lama ini.
Penetapan tiga pejabat eselon II itu dilakukan bersamaan dengan pengisian puluhan jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan.
Pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan terhadap total 61 pejabat tersebut digelar secara hybrid di Tabanan Command Center (TCC) pada Kamis (13/8).
Secara rinci, pejabat yang dilantik terdiri dari tiga pejabat pimpinan tinggi pratama seperti kepala dinas atau setingkatnya, 21 pejabat administrator, dan 37 pejabat pengawas.
Agenda ini turut disaksikan oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, jajaran pimpinan DPRD Tabanan, hingga perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sanjaya menegaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan dinamika biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan demi pembinaan karier para aparatur sipil negara.
Ia meminta seluruh jajaran memahami bahwa setiap penempatan didasarkan pada kebutuhan organisasi.
“Saya ingin menegaskan bahwa mutasi, rotasi, maupun pengisian jabatan dalam birokrasi merupakan sesuatu yang biasa,” tegas Sanjaya.
Ia menambahkan, mutasi atau rotasi jabatan juga merupakan bagian dari manajemen pemerintahan sepanjang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kebutuhan organisasi, kompetensi, serta prinsip-prinsip sistem merit yang berbasiskan talenta,” imbuhnya.
Tiga jabatan eselon II yang kini telah memiliki pimpinan definitif tersebut meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud), dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP).
Adapun tiga pejabat setingkat kadis itu yakni I Made Surya Dharma sebagai Kepala DLH, I Dewa Putu Mahendra sebagai Kepala Disbud, dan I Putu Agus Hendra Manik Mastawa sebagai Kasatpol PP.
Penetapan ini merupakan hasil akhir dari proses lelang terbuka yang mengedepankan aspek kompetensi dan pengalaman kepemimpinan.
Selain hasil selter, pelantikan juga mencakup penyesuaian posisi administrator dan pengawas, termasuk pengisian Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah.
Sanjaya memperingatkan agar setiap pejabat tidak hanya melihat jabatan sebagai status administratif belaka.
“Jangan pernah memaknai mutasi semata-mata sebagai perpindahan tempat atau perpindahan jabatan, apalagi sekadar urusan administratif belaka. Ingatlah bahwa di balik setiap penempatan terdapat kebutuhan organisasi. Di balik setiap jabatan terdapat tanggung jawab dan di balik setiap amanah terdapat harapan masyarakat Tabanan yang harus kita jawab dengan kinerja,” tegas Sanjaya.
Ia menambahkan bahwa langkah penataan ini dilakukan agar birokrasi di Tabanan menjadi lebih responsif dalam melayani kepentingan masyarakat. Evaluasi terhadap kinerja setiap pejabat pun akan terus dilakukan secara berkala oleh organisasi.
“Artinya, pelantikan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, ini adalah bagian dari proses menata organisasi agar lebih efektif, lebih responsif dan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat Tabanan,” ungkapnya. (c/kb)
