TABANAN, Kilasbali.com – Komisi I DPRD Tabanan masih menaruh perhatian lebih terhadap rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Begitu juga dengan rekrutmen yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.
Ini juga yang membuat Komisi I DPRD sempat melaksanakan rapat kerja dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan belum lama ini.
Dalam rapat itu, Komisi I mencermati rekrutmen PPPK untuk tenaga teknis yang mendapatkan kuota lebih besar daripada tenaga pendidik atau kesehatan di tahun ini.
Sebab, jumlah tenaga teknis non-ASN di Tabanan mencapai 2.880 orang. Diharapkan, mereka bisa mendaftar dan ikut ujian sehingga memiliki nilai.
Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani mengungkapkan, di tahun ini Tabanan merekrut tenaga PPK sebanyak 384 orang.
Rinciannya, 294 untuk tenaga teknis dengan 196 orang tamatan SMA, 42 tenaga guru, dan 48 tenaga kesehatan.
“Kecilnya kuota untuk Tabanan tergantung masalah anggaran. Belanja pegawai di Tabanan sudah mencapai 39 persen dari APBD. Nanti di tahun depan akan banyak yang pensiun, kemungkinan perekrutan PPPK bisa lebih banyak,” ujar Omardani, Minggu (6/10).
Meski di tahun 2024 ini hanya merekrut sebanyak 384 tenaga PPPK, pihaknya berharap seluruh tenaga teknis termasuk guru dan tenaga kesehatan yang belum lulus PPPK bisa mendaftar dan ikut ujian. Minimal mereka sudah memiliki nilai sehingga hanya menunggu proses perekrutan.
“Jadi mereka tidak perlu ikut ujian lagi, nilai saat ujian pertama yang dipakai,” jelasnya.
Namun diakui, untuk tenaga guru yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru (PPK) atau sudah memiliki serfikat pendidik dan masuk dapodik mendapatkan afirmasi.
Mereka secara otomatis sudah mendapatkan untuk mata uji teknis dengan nilai maksimal 450. Mereka tinggal ikut ujian manajerial sosiokultural dengan 40 soal dengan nilai maksimal 200 serta wawancara dengan 10 soal dengan nilai 40, sehingga nilai maksimal yang didapat adalah 690.
“Sementara untuk tenaga teknis maupun guru yang belum memiliki serdik tapi sudah masuk dapodik, mereka harus mengikuti ujian teknis dengan 90 soal dengan nilai maksimal 450. Makanya kami berharap guru yang belum punya serdik tapi sudah masuk dapodik dengan lama mengajar minimal dua tahun bisa ikut PPG. Kami harap BKPSDM bisa memfasilitasi,” tukasnya.
Untuk pendaftaran PPPK tahap pertama akan dilakukan 1-11 Oktober 2024 dan gelombang kedua pada November 2024. Maka pihaknya berharap semua tenaga non-ASN termasuk tenaga teknis seperti satpam, clening servis, dan supir bisa mendaftar dan ikut ujian.
“Minimal mereka punya nilai dulu, jangan berharap langsung lulus, tapi menunggu perankingan sesuai jumlah yang direkrut. Mereka inilah yang kami harus bina agar bisa mendapatkan nilai yang baik. Ini yang kami harapkan bisa difasilitas BKPSDM. Minimal bisa ikut ujian dulu,” ucap politisi PDIP ini.
Diakui, dengan masih banyaknya tenaga teknis non-ASN di Tabanan menjadi perhatian bagi pihaknya di Komisi I. Pihaknya berharap agar mereka bisa direkrut menjadi PPPK, kecuali diterima sebagai CPNS. (c/kb).
