SINGARAJA, Kilasbali.com — Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, SH berharap jalinan senergitas antara legislatif dengan eksekutif terus terjaga dengan baik dalam mewujudkan program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.
Hal itu disampaikan Ketua Supriatna saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD dengan agenda serah terima Jabatan dari Bupati Buleleng kepada Penjabat Bupati di Gedung DPRD Buleleng, Senin (29/8).
Imbuh Supriatna, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Penjabat Bupati Buleleng untuk memaksimalkan potensi yang ada di Buleleng pasca Covid-19 dan upaya tata kelola kepegawaian yang baik untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Buleleng.
“Selama ini DPRD selaku perwakilan masyarakat Kabupaten Buleleng banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan besaran NJOP, kedepan diharapkan dengan adanya penjabat Bupati yang baru ini hal tersebut dapat dikaji kembali agar tidak menjadi beban bagi masyarakat,” ungkap Supriatna.
Lanjut dia, terkait dengan kesehatan, sebagaimana diketahui bahwa dengan terbitnya regulasi masyarakat yang kepesertaan JKN-KIS nya terblokir, menjadi atensi khusus DPRD Buleleng.
“Kami senabtiasa kawal kebutuhan masyarakat, terlebih hak dasar berupa kesehatan. Selalu kami kawal dalam komunikasi dan kordinasi dengan Pemkab jika ada JKN KIS warga agar dilayani dan dimaksimalkan,” imbuhnya.
Sementara, Penjabat Bupati, Ketut Lihadnyana menyampaikan bahwa dirinya siap akan melanjutkan program-program yang menjadi prioritas di Kabupaten Buleleng dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada seperti pada sektor pertanian dan perkebunan.
“Dalam arti luasnya itu, memperhatikan tatakelola dibidang pertanian dari hulu sampai ke hilir dengan didukung oleh infrastuktur yang memadai sehingga dapat terkoneksi antara program yang satu dengan program yang lain dengan berpedoman pada RPJM Kabupaten Buleleng,” terangnya.
Terkait dengan anggaran pihaknya juga akan melakukan langkah-langkah koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan anggaran.
“Paling tidak, program-program pembangunan tersalur ke Kabupaten Buleleng, karena diakui PAD selama ini belum mampu untuk membiayai seluruh program pembangunan,” pungkasnya. (ard/kb)
