Sudahi Ketegangan Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Bupati Gianyar Keluarkan Jurus Jitu
GIANYAR, Kilasbali.com – Setelah kedua pihak di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, mulai “turunkan tensi” Bupati Gianyar, Agus Mahayastra langsung keluarkan jurus jitu.
Yakni sebuah draft perjanjian yang pada siratan intinya diterima keduabelah pihak dan diharapkan dapat menyudahi polemik sertifikasi tanah adat yang selama ini menjadi pemicu ketegangan di Desa Adat Jero Kuta Pejeng.
Status tanah yang ada di wilayah Tebe Krama atau dibelakang sikut satak di-nol-kan dan laporan tindak pidana kepada Prajuru Adat dicabut dan Bupati akan berkoordinasi dengan aparat hukum.
Berlomba dengan batas waktu pengusiran warga di Desa Adat Jero Kuta Pejeng. Bupati Gianyar secara marathon menggelar pertemuan.
Diawali dengan pertemuan dengan Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) serta MDA Gianyar, Jumat (15/10/2021) dilanjutkan pertemuan dengan pihak krama yang keberatan atas sertifikasi tanah adat dan prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Sabtu (16/10/2021).
Dalam pertemuan itu, sebuah draft perjanjian pun disodorkan untuk para pihak kedua sebagai opsi penyelasaian secara win-win solution.
Dan syukurnya, draf perjanjian ini, pada intinya diterima oleh para pihak, apalagi Bupati sendiri menyatakaan kesiapannnya sebagai saksi.
Dalam draf perjanjian yang ditawarkan oleh Bupati Mahayastra ini, ada beberapa klausul yang meluluhkan kecemasan masing-masing pihak.
Diantaranya, sertifikat hak milik untuk teba akan dibuatkan perjanjian dua belah pihak dan bupati jadi saksi. Dan dipastikan tidak akan ada yang menghalangi warga memproses hak milik.
Untuk pekaranagan sikut satak, warga setuju dengan status AYDS dengan menyesuasikan kondisi di lapangan. Untuk warga yang dikenai sanksi adat, bupati pun lagi-lagi menjadi jaminaan untuk dicabut.
Sementara tanah-tanah lainnya yang memang druwen Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Pemerintah akan membantu proses sertifikasinya menjadi tanah milik adat.
Mengenai masalah bendesa dan prajuru yang juga memiliki tanggjujawab untuk melaksankan awig-awig dan perarem, penyelesaiannya akan di tangani oleh Majelis Desa adat.
Sedangkan terkaiat maslah hukum, di mana Bendesat Adat Jero Kuta Pekeng yang kini berstatus tersangka dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat, Bupati akan berkoordinasi dengan aparat hukum baik di Kejaksaan maupun Polres Gianyar.
Langkah Bupati ini tidak hanya mendapatkan apresiasi dari para pihak yang bertikai, namun juga dari kalangan masyarakat luas.
Karena polemik di Desa Adat Jero kuta Pejeng ini sudah menjadi perhatian luas dan berpotensi melebar jika tidak segera ditangani.
Gerak cepat bupati ini, dipastikan akan menyudahai permasahan adat yang sudah berlarut-larit ini dan diharapkan menjadi pembelajaran ke depannya agar permasalahan sejenis disikapi secara arif , kepala dingin dan mengkesampingan egoisme.
Secara terpisah, Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng Cokorda Gede Putra Pemayun yang dikonfirmasi, Minggu (17/10/2021), membenarkan penawaran win-win solution dari Bupati Gianyar itu.
Disebutkan, pada intinya, pihaknya juga menyambut baik, dengan harapan semuanya dapat dijalankan sesuai klausul yang nantinya disepkatai bersama. “Pada intinya, dfat perjajian itu disebutkan bahwa semuanya akan dinolkan. Sanksi adat dicabut dan dari pihak krama yang sebelumnya melakuka penolakan juga akan mencabut laporannya,” ungkap mantan anggota DPRD Gianyar ini.
Untuk itu, pihaknya kini akan menunggu penyelesaikan draf perjanjian yang dimaksud, lanjut dipelajari dan tentunya nanti akan diharmonisasikan bersama-sama. Pihaknya pun belum dapat merinci, jumlah atau jenis perjanjian yang nantinya akan disiapkan oleh Pemkab Gianyar.
“Mengenai pencabutan sanksi ini, nanti akan dibuat perjanjian kedua belah pihak oleh pak Bupati. Setelah itu akan ditandatangani, baru kita sampaikan dalam paruman,” katanya.
Pada kesempatan ini, Cokorda juga menegaskan bahwa kramanya yang menyampaikan keberatan itu cuma 56 song atau kepala keluarga (KK) dari 285 song.
“Dari pemberitaan, ada yang menyebutkan 70 ada pula 80 KK, tolong luruskan itu,” pintanya mengakhiri. (ina/kb)
