JEMBRANA, Kilasbali.com – Bawaslu Kabupaten Jembrana menggelar pleno dan memutuskan mengeluarkan rekomendasi untuk Bupati Jembrana terkait dua oknum PNS, yakni Camat dan Kadis, karena terbukti mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2020.
Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan mengatakan, dari hasil pemeriksaan dokumen, saksi-saksi dan pelapor serta terlapor setelah dilakukan kajian, status kedua terlapor patut diduga memenuhi unsur pelanggaran.
Namun pihaknya memastikan kedua terlapor oknum PNS tersebut tidak melakukan pelanggaran pidana. Kadis dan salah seorang camat tersebut patut diduga memenuhi unsur pelanggaran hukum lainnya.
“Tidak ada pelanggaran pidana karena tidak memenuhi unsur terkait undang-undang Pilkada nomor 6 tahun 2020. Calon juga belum ada,” ujarnya, Kamis (3/4/2020).
Namun oknum PNS dengan inisial Y dan N tersebut diduga melanggar PP No 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korp dn kode etik PNS pasal 11 huruf c yang menyatakan bahwa dalam etika terhadap diri sendiri, PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan.
Dijelaskannya PP ini juga dipertegas kembali dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpaN RB) Nomor B /71/ M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, di mana PNS dilarang mengunggah, menanggapi seperti like koment atau sejenisnya atau menyebarluaskan gambar atau photo bakal calon atau pasangan calon kepala daerah dan visi misi bakal calon atau pasangan calon.
Begitupula keterkaitan lain dengan bakal calon atau bakal pasangan calon kepada daerah melalui media online ataupun media sosial (medsos).
Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan kedua oknum pejabat di Pemkab Jembrana tesebut, pihaknya mengaku tidak menjatuhkan sanksi, namun telah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Jembrana. Selanjutnya Bupati Jembrana yang menjatuhkan sanksi kepada ASN tersebut.
“Kami sudah membuat surat rekomendasi kepada Bupati Jembrana selaku atasan kedua oknum PNS ini. Selanjutnya nanti Bupati yang memutuskan untuk sanksinya.sesuai aturan yang berlaku” ujarnya.
Pihaknya pun memastikan penanganan laporan yakni kasus satu dan kasus dua yang dilakukan oknum PNS tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan pihaknya menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun. (gus/kb)
