TABANAN, Kilasbali.com – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tabanan terus memperbarui data jaminan Perlindungan Sosial atau Perlinsos.
Prosesnya pemutakhiran data ini bahkan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga saat ini, pengkinian data Perlinsos di Tabanan dilaporkan telah berhasil menembus angka 60.000 kepala keluarga (KK).
Capaian itu tercatat melampaui perkiraan kuota awal kelompok rentan desil 1 hingga 5 yang ditetapkan sebanyak 56.601 KK.
Percepatan verifikasi data ini terus dikebut oleh petugas Dinsos P3A bersama jajaran aparat desa hingga akhir 2026 ini.
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial P3A Kabupaten Tabanan, I Putu Antika, mengonfirmasi lonjakan data tersebut.
Ia menyebut program dari pemerintah pusat ini ditargetkan menyasar seluruh keluarga yang dinilai membutuhkan jaring pengaman sosial.
Di Dashboard Perlinsos dari Kementerian Sosial, untuk desil 1 sampai 5 sudah 56.601 KK. “Namun capaian pendataan kami sudah sekitar enam puluh ribu KK untuk semua desil,” jelas Antika pada Kamis (3/9).
Secara keseluruhan, pemerintah pusat sebenarnya mengalokasikan target sasaran Perlinsos di Tabanan mencapai 158.112 KK.
Untuk mengejar target itu, para petugas di lapangan tetap aktif menyisir warga yang layak di tingkat desa meskipun tidak masuk dalam daftar awal.
Langkah jemput bola diambil agar tidak ada masyarakat miskin yang tercecer dari sistem database.
Status kelayakan nantinya akan disaring secara ketat melalui sistem digitalisasi terintegrasi.
“Targetnya semua warga yang masuk Perlinsos. Walaupun nanti layak atau tidak layak, sistem yang akan menjawab,” jelasnya.
Kendati demikian, untuk meminimalkan kesalahan data, pihak dinas juga membuka mekanisme sanggahan secara terbuka bagi publik.
Ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kekeliruan dalam proses penetapan status sosial ekonomi warga di lapangan.
Warga yang merasa memenuhi kriteria namun belum terdaftar, atau sebaliknya melihat adanya ketidaksesuaian data tetangga, dipersilakan melapor.
Pengaduan dapat diajukan secara langsung melalui jalur resmi yang disediakan. “Kalau merasa layak tetapi tidak masuk, ada daftar sanggah. Tinggal mengajukan sanggah,” katanya.
Penyediaan ruang sanggah ini dinilai sangat krusial untuk menekan potensi kesalahan berupa inclusion error dan exclusion error.
Inclusion error terjadi ketika warga mampu justru masuk sebagai penerima bantuan, sedangkan exclusion error terjadi ketika warga miskin justru luput dari pendataan.
Proses pemutakhiran berkala ini juga mengintegrasikan database Perlinsos dengan sistem data milik berbagai instansi pemerintah terkait lainnya.
Hingga akhir Agustus 2026, sambungnya, pencocokan data masih terus bergulir dinamis mulai dari tingkat administrasi desa hingga divalidasi ke tingkat pusat.
Pendataan di tingkat desa akan tetap dilakukan sampai akhir Desember 2026. (c/kb)
