Pemkab dan DPRD Badung Sepakati KUA-PPAS 2027

MANGUPURA, Kilasbali.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung bersama DPRD setempat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama DPRD Badung Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD, Puspem Badung, pada Kamis (6/8).
Kesepakatan ini menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badung tahun 2027 yang transparan dan akuntabel.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Pimpinan DPRD, serta dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Forkompinda Badung, anggota DPRD Badung, Sekda IB. Surya Suamba beserta Kepala OPD dan Pimpinan Instansi Vertikal.
Adi Arnawa mengatakan, postur awal rancangan KUA-PPAS 2027 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 11 triliun lebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 10,7 triliun lebih dan belanja daerah Rp 13 triliun lebih.
Setelah melalui pembahasan bersama Legislatif, alokasi belanja daerah disesuaikan menjadi Rp 14,2 triliun, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur jaringan jalan baru.
“Dari belanja daerah tersebut alokasi anggaran infrastruktur dirancang mencapai sebesar 55 persen lebih. Ini sebagai indikator bagaimana konsistensi dari pemerintah daerah segera mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di Badung. Tahap awal kita fokus kepada pembangunan jaringan jalan baru,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskan, dengan langkah-langkah yang dilakukan, telah berhasil membuat peningkatan penerimaan PAD. Berdasarkan laporan per 31 Juli 2026, PAD yang sudah masuk ke kas daerah sebesar Rp 4,1 triliun.
“Ini menjadi satu angin segar buat kita, sehingga tambah semangat dan paling penting adalah tumbuhnya trust bagi wisatawan mancanegara kepada Bali secara umum dan Badung sebagai daerah yang layak dikunjungi,” terangnya.
Ia juga berharap apa yang dirancang, dapat dicapai secara maksimal, sehingga akan sangat berpengaruh terutama dalam rangka mengejar target capaian-capaian yang sudah tuangkan dalam KUA-PPAS yang nantinya menjadi pedoman penganggaran di 2027. (c/kb)

















