TABANAN, Kilasbali.com– Nelayan di Tabanan meminta pemerintah mengizinkan penangkapan dan penjualan lobster berukuran 200 gram ke bawah, di bawah ketentuan saat ini, mengingat sebagian besar tangkapan nelayan berukuran 100 -200 gram per ekor.
Bahkan berdasarkan data dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tabanan, jumlah tangkapan lobster dari nelayan kebanyakan ukuran dibawah 200 gram mencapai 87 persen, sedangkan yang layak untuk ekspor hanya 13 persen saja. Maka kalau dihitung kerugian nelayan di seluruh Tabanan setiap hari mencapai 1,7 milliar. Untuk itu para nelayan ini menginginkan agar lobster yang ukuran 200 gram kebawah bisa dijual secara legal untuk pasar lokal, yang tujuannya untuk mendapatkan nilai tambah demi kesejahteraan para nelayan.
Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tabanan, I Ketut Arsana Yasa alias Sadam, pihaknya sudah mengajukan permohonan dengan Gubernur Bali sebagai Pimpinan Daerah dan Kapolda Bali sebagai keamanan Bali. Dimana misi tersebut bertujuan untuk meminta izin agar lobster tangkapan nelayan yang ukurannya dibawah 200 gram bisa dijual di pasar lokal, karena ukuran lobster tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) nomor 56, tidak boleh diekspor, bahkan tidak boleh ditangkap atau dijual.
Sadam menambahkan, kalau lobster yang ukuran dibawah 200 gram diberikan izin untuk dijual di pasar lokal, maka akan memberikan hasil tambah yang luar bias bagi nelayan. Apalagi kalau lobster tersebut dijual kepada para wisatawan, sebagai salah satu kuliner lokal bali, tentu akan sangat berdampak bagi penghasilan nelayan kita. “Karena trend tamu makan lobster itu makanna elit, banyak wisatawan ingin menikmati lobsternya bali, kenapa kita tidak angkat kearifan lokal kita, angkat kuliner lobster Bali kita jual kepada para tamu-tamu. Kalau itu bisa dilakukan maka pendapatan nelayan tetap terjamin, maka akan berdampak pada kesejahteraan nelayan kita,” ungkapnya, Rabu (8/5/2019).
Dalam hal ini Sadam meminta kepada Gubernur dan Kapolda Bali, sebagai pemangku kebijakan meberikan kebijakan kepada masyarakat pesisir, agar nantinya tidak sampai melanggar hukum. Karen dengan kebijakan tersebut memberikan dampak bagi kesejahteraan nelayan. Selama ini, lanjut Sadam, karena legalnya belum ada, para nelayan terpaksa kucing-kucingan dengan petugas, dan pada akhirnya mereka juga ada beberapa yang ditangkap karena melanggar Permen KP tersebut. Kendatipun, hasil dari kucing-kucingan dengan petugas hasil yang didapatkan tidak sebeberapa, mereka terpaksa melakukan itu karena faktor ekonomi. “Hasil tangkapan nelayan itu stabil. Dari catatan saya sejak 1997, 2001, 2007, hingga sekarang sangat stabil. Artinya, ketersedian lobster yang ada di laut itu tidak mengalami kepunahan. Hal ini juga sesuai dengan hasil kajian dari IPB dan juga Menko Maritim pada September 2015 di Paradiso Sanur, di mana hasil kajian tersebut menyatakan bahwa riset laut di Tabanan itu ternyata belum memenuhi ambang batas penangkapan. Jadi masih layak melakukan penangkapan dengan alat tangkap tradisional,” bebernya.
Saat ini kata dia untuk lobster ukuran 200 gram keatas atau yang layak ekspor berada diangka Rp 435.000 per kilogramnya, sedangkan untuk lobster dibawah 200 gram biasanya dijual Rp 100.000 sampai Rp 150.000 per kilogramnya. Sedangkan dalam sekali melaut nelayan hanya mendapat 1 sampai 2 kilogram lobster. Sehingga Sadam memprediksi Rp 1,7 Miliar pendapatan nelayan di Tabanan yang jumlahnya 1.086 orang hilang per harinya akibat Permen KP 56 tersbeut. “Kalau begini jelas nelaya mengeluh, coba kalau lobster dibawah 200 gram harganya sama dengan 200 gram diatas ya biaya operasional mereka akan kembali,” lanjutnya.
Sedangkan kenyataannya kini lobster yang bisa diekspor didapatkan nelahan hanya sekitar 13 persen. Dan jika begini terus menurutnya maka nelayan tradisional akan mati. “Kalau ini diketatkan ya nelayan Bali akan mati, sedangkan nelayan kita di Bali adalah nelayan tradisional yang berkelanjutan,” pungkasnya. (*KB).
