TABANAN, Kilasbali.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan mendesak pemerintah daerah setempat untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2027.
Optimalisasi penerimaan dari sisi PAD itu dirasa perlu karena APBD Tabanan pada 2027 diproyeksi mengalami penurunan pendapatan, terutama akibat pemangkasan dana Transfer Ke Luar Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Berdasarkan rancangan KUA-PPAS 2027, total pendapatan daerah diprediksi hanya menyentuh angka Rp 2,150 triliun lebih.
Nilai tersebut mencerminkan penurunan sebesar Rp 30,56 miliar atau sekitar 1,4 persen jika dibandingkan dengan APBD induk tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp 2,181 triliun lebih.
Kondisi tersebut dipicu oleh merosotnya dana transfer yang direncanakan sebesar Rp 1,199 triliun lebih pada 2027 mendatang. Sektor dana transfer ini diproyeksi mengalami penurunan sebesar Rp 54,50 miliar lebih atau sekitar 1,43 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Ketua DPRD Tabanan sekaligus Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, menegaskan bahwa penurunan TKD merupakan realitas kebijakan dari pusat yang tidak bisa dihindari.
Namun, ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus memiliki formula untuk menjaga kemampuan fiskal daerah dengan memaksimalkan potensi pendapatan dari dalam wilayah sendiri.
“Itu saja rumusnya. Saya berharap ke eksekutif untuk intens soal peningkatan PAD,” ujar Arnawa usai memimpin rapat kerja Banggar DPRD bersama TAPD Tabanan, Kamis (6/8).
Arnawa menilai target PAD yang saat ini dipatok sebesar Rp 951 miliar masih sangat mungkin untuk ditingkatkan lagi sesuai dengan dinamika ekonomi di lapangan.
Ia menyoroti banyaknya rumah makan dan restoran baru yang terus bermunculan namun belum tersentuh pungutan pajak maupun retribusi parkir secara optimal karena kendala perizinan.
Untuk mengejar target pendapatan yang lebih progresif, ia mendorong adanya inovasi dari sisi regulasi maupun kebijakan teknis.
Arnawa meyakini bahwa dengan pengawasan yang ketat terhadap perubahan di lapangan, Tabanan mampu mencatatkan peningkatan pendapatan yang signifikan.
“Banyak perubahan-perubahan di lapangan setiap tahunnya, saya rasa untuk meningkatkan (PAD) menjadi Rp 1 triliun tidak sulit,” tegas Arnawa.
Sementara itu, Sekda Tabanan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), I Gede Susila, mengakui bahwa tantangan efisiensi anggaran masih akan terus membayangi pemerintah daerah di tahun anggaran 2027 mendatang.
“Bahkan di 2027 juga mengalami penurunan terus,” kata Susila saat memulai paparan ringkas mengenai KUA PPAS tahun anggaran 2027.
Di sisi lain, sambungnya, pemerintah daerah diminta untuk mulai melepaskan ketergantungan dari dana transfer, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Meskipun pendapatan total menurun, Susila merinci bahwa target PAD justru direncanakan naik sebesar Rp 23,93 miliar atau sekitar 2,8 persen menjadi Rp 951,1 miliar lebih dibandingkan APBD 2026.
Dengan modal itulah, TPAD akan berupaya menyusun struktur pembiayaan pembangunan dan program yang dianggarkan dalam APBD 2027 mendatang.
“Namun demikian, pelayanan publik harus kita laksanakan dengan penyusunan melalui APD yang nantinya kita sahkan,” pungkasnya. (c/kb)
