SINGARAJA, Kilasbali.com — Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng dalam upaya optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026 mendatang.
Salah duanya, melalui skema rancangan PAD melalui retribusi perpanjangan IMTA sebesar Rp 800 juta, dimana di tahun 2025 semula Rp 2 miliar ditarget naik menjadi Rp 2,8 miliar di tahun 2026.
Pun, sektor pajak reklame yang sudah ditetapkan dengan SK Bupati Buleleng, dimana semula 450 titik menjadi 780 titik, sehingga penerimaan pajak reklame semula Rp 10 miliar berpotensi alami kenaikan jadi 11 miliar.
Meski begitu, Ketua Fraksi Golkar, Ketut Dody Tisna Adi sekaligus selaku juru bicara tidak luput berikan catatan kritis yang dibacakan saat rapat bersama Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD atas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 di Ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng, Selasa (25/11).
Politisi Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula itu meminta, pemerintah daerah memaksimalkan layanan publik bersifat pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya bidang kesehatan.
Selain keberadaan Puskesmas di masing masing Kecamatan, pihaknya memandang penting menaikkan status dua (2) RSUD yakni, RSUD Giri Emas di Kecamatan Sawan (pemenuhan layanan kesehatan masyarakat Kecamatan Sawan, Kubutambahan dan Kecamatan Tejakula) serta RSUD Tangguwisia di Kecamatan Seririt (pemenuhan layanan kesehatan masyarakat Kecamatan Banjar, Seririt, Busungbiu dan Kecamatan Gerokgak) naik dari type D ke type C.
“Kami (Fraksi Golkar) mengakomodir pokir (pokok pikiran) terkait pemenuhan hak dasar kesehatan masyarakat. Jika masyarakat puas terhadap layanan kesehatan diberikan pemerintah, tentunya kami selaku pelayan masyarakat serta merta ikut senang. Namun, itu akan jadi beda cerita ketika kami mesti menjawab keluhan. Misal nih, salah satu keluhan datang dari seorang warga dalam kondisi hamil tua, hendak melahirkan di rumah sakit terdekat, yakni RSUD Giri Emas, namun endingnya, petugas medis meminta pasien tersebut menunggu karena mesti rujuk ke RSUD Buleleng. Sejatinya, potensi mulai dari sini, kita tidak pernah tahu kondisi pasien yang masih menunggu daftar antrian dari RSUD Buleleng. Paling dikhawatirkan, pasien hamil tersebut alami hal yang tidak diinginkan (kondisi pasien mendadak drop) sebelum terima rujukan, siapa yang akan bertanggungjawab? Kemudian, salah satu pengalaman itu, kami akhirnya turun lakukan monitoring (penjajakan). Hasilnya, RSUD Giri Emas yang dibangun tahun 2017, dan mulai beroperasi 3 Nopember 2019 lalu itu, memang belum memiliki spesialis dokter kandungan hingga saat ini. Jadi, tiap pasien melahirkan mutlak rujuk. Dari itu, dipandang penting RSUD Giri Emas segera naik status dari type D ke C memaksimalkan layanan kesehatan masyarakat 37 desa di kawasan timur Buleleng,” ungkapnya.
Keberadaan RSUD Giri Emas dan Tangguwisia sebut Dody, potensi pendapatan daerah.
“Selain pendapatan dari RSUD Buleleng, keberadaan dua RSUD tentunya ideal menambah pundi pundi pendapatan daerah. Selain itu, jadi akses alternatif pemenuhan layanan kesehatan masyarakat di kawasan timur dan barat Buleleng,” imbuhnya.
Pihaknya berharap, saran dan masukan tersebut jadi program prioritas pemerintah daerah.
“Kewajiban kita bersama legislatif dan eksekutif, berkontribusi memberikan pemenuhan hak dasar kesehatan, dalam artian jadikan sektor kesehatan program prioritas berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Selain saran itu, Fraksi Golkar juga membacakan beberapa point pendapat akhir fraksi, meliputi : 1. Kekurangan tenaga Guru SD dan SMP agar dipenuhi pada APBD 2026 mendatang. 2. Perkembangan tambahan anggaran BKK Propinsi Bali yang sedianya digunakan mendanai perbaikan infrastruktur jalan di tahun 2026. (Ard/kb)@
