TABANAN, Kilasbali.com– APBD Tabanan terancam difisit sebanyak Rp 41 Milyar karena target Pendapatan Asli Daerah menurun. Hal itu terungkap dalam rapat badan anggaran (Banggar) yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Tabanan, Senin ( 6/8/2018).
Rapat Banggar yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi didampingi dua Wakil Ketua Ni Made Meliani dan Nengah Sri Labantari dan anggota Banggar serta para ketua Komisi, dimulai pukul 11.00 Wita.
Tampak juga hadir dalam rapat membahas KUA ( Kebijakan Umum Anggaran ) PPAS RAPBD 2019 dan APBD-P 2018 tersebut Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, Bapelitbang IB Wiratmaja, Kepala Bakeuda Dewa Ayu Sri Budiarti, dan beberapa pimpinan OPD.
Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi menjelaskan meski sempat tertudan karena pimpian OPD tidak hadir pada Jumat ( 3/8/2018) lalu namun ia targetkan pembahasan selesai dan tuntas hari itu juga. “Sekarang top top nya sudah menghadiri rapat, meski seharusnya di awal bulan sudah tuntas, tapi tidak apa terlambat,” tandasnya.
Selanjutnya Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa menjelaskan terjadi penurunan target Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 2018 dari Rp 409 M menjadi 340. Ada bebrapa faktor penyebabnya diantaraya reposisi dana Bos sebesar Rp 43 M dan tidak tercapainya target Rp 26 M, silpa Rp 35 M dengan selisih Rp 15 Milyar. Dengan demikian terjadi defisit mencapai Rp 41 M. “Penurunan PAD ini juga disebabkan menurunya pendapatan dari hotel,” jelas Wirna. Hotel yang dimaksud adalah Pan Pasific yang sudah tutup. Dan saat ini sedang tahap pembangunan . Begitujuga dari DTW Bedugul yang dulu dikelola oleh pihak ketiga yakni Bapak Purnayasa sekarang sudah tidak lagi dan hasilnya zero ke pemda. Dulu pemasukan dari DTW Bedugul mencapai Rp 1,5 M per tahunya.
Defisit itu kemudian rencananya ditutupi dengan anggaran yang ada di BRSUD Tabanan Rp 13 M, bantuan dari provinsi Bali Rp 10 M, dengan sisa deficit Rp 18 Milyar. Namun setelah ditelisik ternyata anggaran Rp 13 M di BRSUD Tabanan ternyata hanya boleh digunakan untuk membeli obat obatan dan tidak boleh digunakan untuk pos anggaran kegiatan lain. “Jadi defisit anggaran menjadi Rp 31 Milyar,” jelas Wirna Ariwangsa.
Sementara itu Kepala Badan keuangan daerah ( Bakeuda ) Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti mengatakan ada sejumlah faktor yang menjadi turunya PAD. Terutama dari pajak hotel dan restoran. Sedangkan PAD dari DTW per bulanya mencapai Rp 5 sampai Rp 6 Milyar. Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan KPK guna meningkatkan PAD. Menurunya PAD Tabanan mendapatkan respon keras dari sejumlah anggota Banggar. Seperti yang dilontarkan Ketua Fraksi PDIP I Nyoman Arnawa. Ia menilai ada yang salah dengan kinerja. “Kalau memang system yang salah ya segera dibenahi, “ tandasnya.
Hal senada juga disampaikan IGM Purnayasa. Ia sangat menyayangkan terjadinya penurunan PAD. “Disatu sisi prestasi yang dicapai gemilang namun APBD kita terpuruk,” tandas Politisi Demokrat Tabanan ini. Ia pun meminta eksekutif dalam hal ini Sekda dan jajaranya untuk menggenjot kinerja sehingga tercapainya target PAD. “Genjot pemberlakuan e-tiketing di DTW , dan program yang tidak mendesak dipending,” tandasnya.
I Wayan Sudiana juga menekankan hal serupa. Namun ia menilai kalau e-tiketing sudah diberlakukan di DTW Tanah Lot niscaya PAD akan terdongkrak. “Pemberlakuan e-tiketing dimulai bulan September, minimal bulan Okober sudah kita ketahui peningkatan PAD,” tandasnya.
Begitujuga di bulan agustus baru akan dimulai pembayaran pajak masyarakat sehingga diakhir Desember baru bisa diketahui hasilnya. “Unit penghasil PAD saya harap jangan duduk dibelakang kursi saja, apalagi menggandeng KPK. Cukup ajak kami di dewan untuk mencari solusi,” tadasnya. Pernyataan pedas juga disampaikan Ketua Komisi III, I Wayan Lara, tidak tercapainya targer PAD adalah cara berpikir mundur. “Dari awal tentukan target PAD sekian, karena tidak tercapai kemudian diturunkan, ini yang namanya kemunduran,” tandas Lara. Ia pun menilai kinerja unit pengasil tidak maksimal. “Selama ini tidak ada komunikasi dengan kami di dewan untuk mencari solusi. Jangankan mundur, PAD stagnan pun sudah termasuk bermasalah,” sodoknya. Ia mengaskan sangat bosan dengan rapat rapat karena saat rapat hanya ada kulitnya saja tidak ada isinya.
Ketua Komisi I, I Putu Eka Putra Nurcahyadi lebih menyoroti pemisahan Bakeuda menjadi dua badan. “Karena pemisahan itu akan lebih fokus untuk mengurusi pendapatan daerah,” tandasnya. Berkaca juga dengan daerah lain, sebagian besar kabupaten di Bali sudah melakukan pemisahan Bakeuda menjadi dua badan. Sodokan keras juga disampaikan Gede Purnawan. Politisi PDIP asal Pupuan ini menilai PAD ini terburuk sepanjang sejarah. “Karena masih berkutat sama defisit. Ia pun pernah menyampaikan tiga tahun lalu tentang E-tiketing namun sampai saat ini belum juga berjalan. Masalah DTW Bedugul juga sudah pernah disampaikannya beberapa tahun lalu. Namun kenayataanya tidak ada perbaikan. “Apakah kondisi ini disengaja atau tidak, itu perlu jabawan,” pungkasnya. (*KB).
