BULELENG, Kilasbali.com – Raut wajah Ketut Paang Suci Wira Brata Yudha, SH., MH., tampak kecewa. Karena, Jero Pasek Ketut Warkadea selaku Kelian Desa Adat Kubutambahan, Desa/Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, mangkir dalam proses mediasi.
Mediasi yang berlangsung di aula Kantor Desa Kubutambahan, tampak dihadiri Camat Kubutambahan Gede Suyasa, Kapolsek Kubutambahan AKP Ketut Wisnaya, Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng, Perbekel Kubutambahan Gede Pariadnyana beserta jajaran pada Kamis (22/4/2021).
Tak sampai disitu, Paang notabene ahli waris Gede Putra (almarhum) selaku pemegang sertifikat tanah seluas 5 are yang selama ini digunakan untuk Balai Banjar Adat Kaja Kangin itu, nyaris emosi lantaran merasa dipermainkan.
Informasi menyebut, Jero Pasek Warkadea tidak hadir lantaran sedang dalam kondisi sakit. Imbasnya, mediasi inipun jauh dari harapan dan tidak menghasilkan kesepakatan apapun, meski sertifikat tanah seluas 5 are yang selama ini digunakan untuk Balai Banjar Adat Kaja Kangin itu, telah diserahkan dari Perbekel Pariadnyana kepada I Gede Mudana selaku Kelian Banjar Adat Kaja Kangin.
Usut punya usut, Jero Warkadea belakangan diketahui telah dua kali mangkir mediasi atas somasi dilayangkan tim hukum Paang. Tim hukum Paang dari Bidkum Polda Bali terpaksa melayangkan somasi kepada Kelian Jero Pasek Warkadea atas penguasaan/pemilikan tanah seluas 5 are yang selama ini digunakan untuk Balai Banjar Adat Kaja Kangin. Dimana, lahan pribadi ahli waris Gede Putra (almarhum) sejatinya pinjam pakai itu, malah dijadikan dasar untuk permohonan PTSL atau Porna tahun 2018 menjadi tanah milik adat.
Sikap mangkir Kelian Jero Pasek Warkadea tak pelak membuat Paang kecewa. Paang menuding Jero Pasek Warkadea tidak gentlemen (takut) ketika harus berhadapan langsung menyelesaikan persoalan dengan ahli waris.
Pun, Kelian Warkadea telah beberapa kali diundang mediasi, baik oleh BPN Buleleng, Perbekel Kubutambahan dan Kepala Dusun menyelesaikan persoalan itu. Nyatanya, Kelian Warkadea diketahui tidak pernah hadir.
“Nah, apa namanya sikap seperti itu (tidak hadir) jika bukan pengecut? Katanya, dia (Jero Pasek Warkadea) tidak datang mediasi karena sakit. Lah, mana buktinya jika sakit? Surat keterangan sakit ada? Bikin alasan boleh saja, tapi yang logis dan masuk akal dong,” ujar Pang dengan nada tinggi.
Paang kembali membeberkan fakta, sertifikat Gede Putra (almarhum) semula dipegang Kelian Jero Pasek Warkadea itu, diserarahkan secara diam-diam kepada I Gede Mudana, sebelum akhirnya diberikan kepada Perbekel Pariadnyana.
“Sebelum mediasi ini, Perbekel Pariadnyana menghubungi saya melalui telepon. Isinya, konsultasi soal sertifikat. Jelas, prosedurnya itu tidak benar, jika Perbekel Pariadnyana menyerahkan kepada saya, harusnya kan Kelian Jero Pasek Warkadea. Ya, karena ada surat pernyataan tanah pribadi seluar 5 are milik Gede Putra (almarhum) diklaim tanah desa adat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Jero Pasek Warkadea dikonfirmasi melalui telepon seluler belum bisa dihubungi untuk memberikan pernyataan atas somasi yang dilayangkan Paang selaku ahli waris Gede Putra (almarhum).
Begini kronologi kepemilikan lahan, sebelum tim hukum Paang melayangkan somasi kepada Kelian Desa Adat Kubutambahan, Jero Pasek Warkadea.
1. Gede Putra (alm) selama hidup memiliki tanah tegal dengan Pipil/Bentuk D Persil 38 b, terdiri dari :
1. NOP 117 Psl : 32 Kelas I Luas 800 m2
2. NOP 118 Psl : 38 A, Kelas I Luas 5.550 m2
3. NOP 119 Psl : 38 B, Kelas II Luas 20.700 m2
4. NOP 120 Psl : 72, Kelas II Luas 14.250 m2.
2. Khusus objek tanah yg menjadi masalah adalah Kelas II Luas 20.700 m2. atas nama Gede Putra (alm) terletak di Banjar Kaja Kangin, Desa/Kecamatan Kubutambahan dengan batas-batas :
– Sebelah Utara : Sungai
– Sebelah Timur : Jalan Gang
– Sebelah Selatan : Jalan Raya
– Sebelah Barat : Tanah Milik I Nengah Sarat.
3. Sekitar tahun 1965, sebagain tanah seluas 2500 m2 / 25 are di didirikan Sekolah Dasar Negeri Nomor 3 Kubutambahan tanpa sepengetahuan serta seijin pemilik tanah yaitu Gede Putra (alm)
4. Pada tahun 1968, Gede Putra (alm) meninggal dunia. Lalu, anaknya bernama Gede Berata meninggal tahun 1970.
5. Pada tahun 1971, SD Negeri 3 Kubutambahan rusak dan disusul pada 10 Agustus 1971 dibangun SD Inpres No. 4 Kubutambahan dan kemudian disusul dibangun SD Inpres No. 5 Kubutanbahan. Selanjutnya, sebelah barat SD No 5 Kubutambahan di bangun Balai Banjar Kaja Kangin. Catatan : Pembangunan itu, kembali tanpa seijin dn sepengetahuan pemilik tanah maupun ahli waris. sehingga tanah kami dibangun untuk Balai Banjar, dan Dua Sekolah Dasar seluas 43.22 are sesuai yg tertera dipajak masing-masing bangunan tersebut.
6. Pada tahun 1978, SD No.3 Kubutambahan dipindahkan ke Banjar Kubuanyar Kubutambahan.
7. Dari tahun 1980, 1982, 1983, 1990 an, 2007, 2008, 2009 ahli waris (Gede Sintha, Ketut Suastika dan Made Sedana) sudah mengajukan ganti kerugian kepada pihak pemerintah namun tidak pernah ditanggapi.
8. Pada 12 Desember 2007, Kelian Banjar Adat Kaja Kangin Wayan Bagiartha membuat Suket (surat keterangan) menerangkan dengan sebenarnya bahwa lokasi Tanah Balai Banjar Kaja Kangin merupakan Tanah Hak Milik Pribadi atas nama Gede Putra (alm) dimana sejak Tahun 1971 sejak berdirinya Balai Banjar Kaje Kangin sampai sekarang statusnya tetap meminjam kepada Gede Putra (alm) beserta ahli warisnya.
9. Pada 8 Maret 2010, pihak Kepala Dusun Ketut Dawan, Klian Banjar Adat Wayan Bagiartha, Kepala Desa Kt Sandirat mengajukan surat Permohonan Ganti Kerugian Tanah Balai Banjar Kejekangin, dn SD 4 & 5 Kubutambahan untuk diperoleh oleh Ahli Waris nya.
10. Kamis 1 April 2010, pihak ahli waris pernah menyegel kedua SD 4 DN 5 Kubutambahan tersebut dan setelah itu di mediasi oleh Sekda Buleleng Drs Ketut Gelgel Ariadi, MSi. Kedua SD tersebut merupakan Aset Pemkab Buleleng. sehingga tidak bersedia memberikan ganti rugi.
11. Pada tahun 2018, pihak Dinas Pendidikan Buleleng mengajukan permohonan sertifikat ke BPN Buleleng dan ditolak karena status tanah SD 4 dn 5 itu, bukan merupakan aset Pemkab Buleleng, namun statusnya Hak Pinjam Pakai, sehingga harus ada Surat Hibah atau penyerahan/pelepasan hak dari ahli waris.
12. Pada tahun 2018, pihak Kelian Desa Adat Drs Ketut Warkadea mengajukan permohonan Sertifikat Bali Banjar Kaja Kangin lewat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dmana, memberikan keterangan palsu bahwa tanah tersebut dikatakan statusnya Tanah milik Adat dan disaksikan oleh Kelian Banjar Adat dan Kepala Dusun Kaja Kangin juga diketahui oleh Kepala Desa Kubutambahan sehingga diproses oleh pihak BPN.
13. Pada tahun 2020, pihak ahli waris melakukan permohonan sertifikat atas semua warisan Gede Putra (alm) dan diinfokan oleh pihak BPN khusus tanah Balai Banjar Kaja Kangin sudah terbit sertifikat.
14. Lalu, dari informasi tersebut maka kami pihak ahli waris melakukan konfirmasi baik keoada Kepala Dusun, Kelian Banjar Adat Kaja Kangin dn Kelian Desa Adat Kubutambahan.
15. Kepala Dusun Kaja Kangin Komang Sugiawan mengaku tidak pernah menandatangi surat permohonan sertifikat diajukan oleh Kelian Desa Adat, meski di warkah jelas ada tanda tangannya.
16. Kelian Banjar Adat Kaja Kangin I Gede Mudana mengakui menandatangi surat permohonan sertifikat tersebut atas perintah Kelian Desa Adat Kubutambahan dan tidak mau mengakui kesalahan.
17. Kelian Desa Adat Kubutambahan Drs Ketut Warkedea Msi mengakui telah menyertifikatkan tanah dan pihak ahli waris meminta sertifikat tersebut untuk diadakan pembatalan oleh pihak BPN namun tidak dihiraukan oleh Kelian Desa Adat Kubutambahan.
18. Pihak ahli waris mengajukan surat keberatan kepada BPN Buleleng atas terbitnya sertifikat Balai Banjar Kaja Kangin Kubutambahan dan BPN sudah melakukan mediasi di Kantor Desa Kubutambahan, namun pihak Kelian Desa Adat Kubutambahan dan Kelian Banjar Adat Kaja Kangin tidak hadir.
19. Kemudian, atas dasar tidak adanya itikad baik selesaikan secara kekeluargaan, maka ahli waris melakukan rapat keluarga dn sepakat utk meminta bantuan hukum kepada Kapolda Bali mengurus permasalahan tersebut.
20. Kapolda Bali mengerluarkan Surat Perintah Tugas Kapolda Bali Nomor : Sprin/215/II/HUK.11.1/2001 tgl 15 Januari 2021 dengan menunjuk empat (4) Advokat Polda Bali.
a. I Wayan Kota, SH.MH.
b. I Kt Soma Adnyana, SH.MH.
c. Ety Dwi Suprapti, SH.
d. I Made Bhudayasa, SH.
21. Pihak Advokat Polda Bali meminta data warkah di BPN dan sudah diberikan oleh pihak BPN. Warkah tersebut kemudian pihak Advokat Polda Bali melayangkan somasi (peringatan) kepada pihak Kelian Desa Adat Kubutambahan dan surat somasi diterima oleh Kelian Desa Adat Jero Pasek Warkadea. (ard/kb)
