TABANAN, Kilasbali.com – Unsur pimpinan dan anggota DPRD Tabanan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Badung, Senin (18/3).
Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memahami mekanisme penyusnan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk Tahun Anggaran 2023.
Rombongan dari DPRD Tabanan dipimpin Wakil Ketua Ni Made Meliani. Rombongan mereka diterima oleh Sekretaris DPRD Badung, Pande Made Suriani.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan memperoleh uraian penjelasan dari Pande Made Suriani. Khususnya yang berkaitan dengan penyusunan rekomendasi LKPJ.
Pande Made Suriani menjelaskan, LKPJ memuat capaian kinerja pembangunan yang diukur berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah.
“Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan oleh DPRD Badung, Dewan memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Badung,” jelasnya.
Hal ini, sambungnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.
Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah adalah berupa masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif, serta berisikan catatan strategis yang mencakup saran, masukan, dan koreksi untuk perbaikan kinerja guna meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“DPRD Badung melalui fungsi pengawasannya berwenang memberikan rekomendasi tersebut, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Selama kunjungan, DPRD Tabanan juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati.
“Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD berperan dalam memberikan catatan strategis yang berkaitan dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan,” imbuh Pande Made Suriani.
Dalam kesempatan ini, DPRD Tabanan menyampaikan apresiasi atas upaya peningkatan pendapatan pasca pandemi COVID-19 yang terus meningkat di Kabupaten Badung.
Mereka juga memberikan catatan terkait optimalisasi pendapatan daerah, termasuk dalam hal pemungutan pajak PHR dan PBB pedesaan, yang diharapkan dapat dilakukan secara transparan dan real-time guna mencapai pendapatan yang optimal.
Melalui kunjungan ini, diharapkan kerjasama antara DPRD Tabanan dan Badung dapat memperkuat pengawasan dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten. (c/kb)
