TABANAN, Kilasbali.com – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Tabanan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk melaksanakan operasi pasar untuk mengendalikan inflasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini.
Opsi yang sedang dipertimbangkan ini sebagai bentuk intervensi pemerintah setelah Pemkab Tabanan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan kegiatan pasar murah sebanyak tiga kali di sejumlah kecamatan.
Kepala Disperindag Tabanan Ni Made Murjani menyebut operasi pasar ini juga sudah tertuang dalam arahan bupati. Tinggal menunggu proses eksekusinya yang berada di bawah kewenangan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Suratnya sudah ada tapi belum dieksekusi. Sesuai arahan pimpinan, untuk mengendalikan inflasi diminta untuk melakukan operasi pasar,” jelas Murjani, Jumat (8/3).
Menurutnya, intervensi dalam bentuk pasar murah sudah tidak memungkinkan dilakukan kembali karena anggaran untuk subsidi harga yang bersumber dari APBD telah dimanfaatkan dalam tiga kali pelaksanaan pasar murah sebelumnya.
“Operasi pasar ini hampir mirip dengan pasar murah. Cuma operasi pasar ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya Bulog,” jelasnya.
Kemudian dari sisi harga, barang-barang kebutuhan pokok yang dijual dalam operasi pasar biasanya menggunakan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di pasar. “Karena langsung dari distributor utamanya,” imbuhnya.
Sedangkan untuk pasar murah, sambungnya, pelaksanaannya dilakukan dengan menyediakan dana pendampingan sebagai subsidi untuk harga kebutuhan pokok yang dijual. Sumber subsidi itu berasal dari APBD.
“Kalau operasi pasar, itu TPID yang melaksanakan. TPID akan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan tanpa ada subsidi harga dari APBD,” ujar Murjani.
Sayangnya Murjani mengaku tidak bisa memastikan berapa kali operasi pasar akan dilaksanakan. Meski rentetan hari raya yang membuat permintaan kebutuhan barang pokok meningkat hingga menimbulkan inflasi masih terjadi.
“Kalau peluang itu menjadi kewenangan TPID. Kami Disperindah hanya bagian dari TPID. Karena operasi pasar ini juga bisa dilaksanakan juga dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, BPBD, atau Dinas Pertanian,” ungkapnya. (c/kb)
