TABANAN, Kilasbali.com – Dinas Ketahanan Pangan (Diskepa) Tabanan melakukan monitoring intensif terhadap 14 titik lokasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di seluruh wilayah Tabanan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi keberlanjutan fungsi bantuan pusat yang telah dikucurkan secara bertahap sejak 2010 hingga 2019 lalu.
Monitoring ini difokuskan untuk memastikan kondisi fisik mulai dari gedung lumbung, mesin penggiling padi (RMU) skala kecil, hingga fasilitas lantai jemur yang tersedia di setiap desa.
Petugas mengecek secara detail apakah bantuan tersebut masih beroperasi atau justru telah mengalami peralihan fungsi bangunan yang berdampak pada petani.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, ditemukan fakta bahwa sejumlah gedung lumbung tidak lagi digunakan sesuai peruntukan awalnya.
Faktor kedekatan lokasi gedung dengan kantor desa menjadi salah satu alasan utama aset tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan administratif lainnya.
“Berubah fungsi keperuntukan karena dekat dengan kantor desa jadi gedung berubah jadi ruang rapat,” jelas Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Diskepa Tabanan, I Gusti Gede Khrisna Kamasan, Selasa (23/6).
Ia menjelaskan, dari hasil pemantauan juga melihat kondisi alih fungsi ini juga terpantau di wilayah Nyitdah dan Berembeng yang kini telah berubah menjadi Tempat Pengolahan Sampah (TPS3R), balai pertemuan desa, hingga kantor LPD.
Dari data sementara, dua lokasi yakni di Angkah dan Pajahan dinyatakan sudah tidak berfungsi sebagai tempat penyimpanan pangan.
“Dua tidak aktif karena berubah fungsi, dua belas masih berfungsi tapi tidak maksimal yang dua masih bagus sisanya belum dicek,” tegasnya.
Meski beberapa titik mengalami kendala operasional, keberadaan LPM di Desa Belimbing, Desa Suraberata, dan Desa Bongan Kapal Tunjuk dilaporkan masih eksis hingga saat ini.
Fasilitas ini dinilai sangat krusial bagi petani lokal untuk menyimpan serta mengolah hasil pertanian mereka secara mandiri dan aman.
Kehadiran lumbung pangan ini sejatinya bertujuan untuk memudahkan masyarakat agar tidak perlu menempuh jarak jauh saat ingin memproses hasil panen.
Gedung penyimpanan yang representatif menjadi solusi bagi petani yang seringkali mengalami kendala teknis saat memasuki masa pascapanen.
“Masyarakat kesulitan menjemur gabahnya jadi dibantu pemerintah dibuatkan gedung untuk menyimpan gabah supaya aman,” imbuhnya.
Pihaknya memastikan akan melanjutkan penyisiran ke sisa lokasi lumbung lainnya guna mendapatkan data evaluasi yang menyeluruh.
Upaya ini diharapkan dapat menjadi dasar optimalisasi bantuan alat mesin pertanian serta bangunan penunjang ketahanan pangan di tingkat pedesaan. (c/kb)
