TABANAN, Kilasbali.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan berencana mengisi sejumlah jabatan eselon dua setingkat kepala dinas dan badan yang masih lowong secara bertahap.
Usai mutasi pada Rabu (18/2), jabatan eselon dua di Pemkab Tabanan yang lowong saat ini terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Sebelumnya sudah ada Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Berikutnya Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM-Naker); Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; serta Sekretaris DPRD Tabanan.
Untuk sementara seluruh jabatan yang lowong itu akan diisi pejabat di tingkat eselon yang sama dengan status pelaksana tugas atau Plt.
Begitu juga dengan posisi Kepala Satpol PP dan Kepala DLH yang baru saja lowong akibat mutasi pada Rabu (18/2) lalu.
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyebutkan bahwa pihaknya telah mengusulkan pengisian jabatan tersebut ke pemerintah pusat, khususnya Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Kalau (rekomendasi) turun segera kami akan isi (jabatan eselon dua) yang kosong-kosong itu” ujar Sanjaya.
Ia menekankan bahwa figur yang nantinya terpilih untuk mengisi posisi tersebut wajib memiliki kompetensi. “Harus yang paham terhadap pekerjaan” jelasnya dengan singkat.
Secara teknis, proses pengisian jabatan eselon dua ini dijelaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila, di kesempatan terpisah.
Ia menjelaskan, mutasi di awal 2026 ini dilaksanakan kepada para pejabat yang sudah menjalani uji kompetensi sebelumnya.
Untuk jabatan yang masih kosong, terutama di organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi perhatian publik seperti penanganan sampah dan penegakan perda, pemerintah daerah akan segera menempatkan pelaksana tugas.
“Ini sedang berproses. Sambil menunggu proses itu akan ditempatkanlah Plt atau Pelaksana tugas. Di jabatan-jabatan kosong” jelas Susila.
Ia tidak memungkiri, ada perangkat daerah yang bidang tugasnya sedang menjadi perhatian publik. Misalnya DLH yang mengurus penanganan sampah dan Satpol PP dengan urusan pengawasan tata ruang.
“Tampaknya nanti akan ditunjuk satu Plt di situ. Entah asisten atau kepala perangkat daerah lainnya sementara sambil menunggu pejabat definitif,” tuturnya.
Ia memperkirakan, seluruh jabatan yang kosong tersebut dapat segera terisi melalui mekanisme seleksi terbuka (selter). “Nanti akan diisi melalui selter itu agar bisa diisi secara bersamaan” pungkas Susila. (c/kb)
