DENPASAR, Kilasbali.com – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) Provinsi Bali terus memperkuat berbagai strategi mitigasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian dan ketahanan pangan di Bali.
Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan infrastruktur sumber daya air, optimalisasi pemanfaatan irigasi, serta penguatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) secara ramah lingkungan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, menyampaikan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian. Perubahan pola curah hujan, musim kemarau yang lebih panjang, hingga potensi kekeringan menjadi faktor yang perlu diantisipasi agar produksi pertanian tetap terjaga.
“Perubahan iklim merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, Distanpangan Bali terus melakukan berbagai upaya adaptasi dan mitigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga, sehingga ketahanan pangan masyarakat Bali tetap aman,” ujarnya, Rabu (22/7).
Distanpangan Bali memperoleh dukungan dari Pemerintah Pusat, khususnya langsung dari Kementerian Pertanian dan Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Mataram, yang wilayah kerjanya mencakup Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara, dalam bentuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengairan. Pada tahun 2026, dengan total sebanyak 199 unit saluran irigasi diperbaiki untuk meningkatkan distribusi air menuju lahan pertanian.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan 24 unit irigasi perpompaan, pembangunan irigasi perpipaan, serta 20 unit bangunan konservasi air yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya air, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan ketersediaan air saat musim kemarau.
Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 244 subak di Provinsi Bali yang berpotensi terdampak kondisi iklim ekstrem. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kabupaten Jembrana dengan potensi lahan terdampak seluas 44 hektare, Kabupaten Karangasem 17 hektare, dan Kabupaten Buleleng 1 hektare. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan secara terintegrasi bersama pemerintah kabupaten/kota, pekaseh subak, serta para penyuluh pertanian.
Selain penguatan infrastruktur, Distanpangan Bali juga meningkatkan upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman melalui pemanfaatan Agens Pengendali Hayati (APH) yang ramah lingkungan. Bantuan tersebut berasal dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Perkebunan (BPTPHBUN) pada Tahun 2026.
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 1.132 kilogram APH padat serta 7.300 liter APH cair, yang terdiri atas 5.500 liter dan tambahan 1.800 liter. Pemanfaatan APH diharapkan mampu menekan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan tanpa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan maupun keseimbangan ekosistem pertanian. kesiapsiagaan dalam menghadapi kemarau ini juga didukung dengan dukungan pompa air sebanyak 20 unit.
Sunada menambahkan bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui penguatan kapasitas petani dalam menerapkan budidaya yang adaptif terhadap perubahan cuaca, penggunaan varietas yang sesuai, efisiensi penggunaan air, serta penerapan pertanian ramah lingkungan.
“Kami terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani agar mampu menghadapi tantangan perubahan iklim secara bersama-sama. Dengan langkah mitigasi yang komprehensif, kami optimistis produksi pertanian Bali tetap terjaga sehingga mampu mendukung ketahanan pangan daerah,” pungkasnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, Distanpangan Bali menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis. (jus/kb)
