TABANAN, Kilasbali.com – Ketua DPC PDIP Tabanan I Komang Gede Sanjaya menjawab soal jatah posisi Ketua DPRD tingkat kabupaten untuk periode 2024-2029.
Menurutnya, urusan penentuan posisi Ketua DPRD sepenuhnya menjadi kewenangan DPP (Dewan Pengurus Pusat).
“Semua proses ini, walaupun di Tabanan suaranya terbesar, kalau hirarki kepartaian, semua aturannya dari pusat (DPP),” jelas Sanjaya, Kamis (21/3).
Ia menegaskan, selaku Ketua DPC PDIP Tabanan, pihaknya hanya menerima keputusan dari DPP terkait penugasan masing-masing kadernya.
“Siapapun nanti yang diberikan sebagai Ketua DPRD atau sebagai apa, saya selaku Ketua DPC menerima,” imbuh Sanjaya yang juga Bupati Tabanan tersebut.
Ia menambahkan, penugasan kader PDIP dalam jabatan-jabatan politik tidak berdasarkan rekomendasi dari DPC.
“Ukurannya tidak ada juga. Pusat sudah punya SOP dan indikator. Kami hanya, mungkin beda dengan partai lain, tunduk pada perintah. Tidak ada (penilaian) kinerja seperti di birokrasi,” tegasnya.
Sekadar diketahui, mengacu pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), PDIP menjadi partai yang berhak memperoleh jatah Ketua DPRD Tabanan.
Dalam Pemilu 2024 tingkat kabupaten, PDIP tampil sebagai partai yang mendominasi perolehan suara dan kursi DPRD Tabanan.
Dari partai ini, beberapa orang kadernya ada yang memperoleh suara cukup signifikan.
Berdasarkan peringkat tiga besar, kader PDIP yang maju dalam Pemilu 2024 dengan raihan suara tertinggi ditempati I Putu Eka Putra Nurcahyadi dengan perolehan 17.213 suara.
Posisi berikutnya ditempati I Made Dirga yang juga Ketua DPRD Tabanan Periode 2019-2024 dengan perolehan suara 13.912 suara.
Selanjutnya, I Gde Made Suarjana yang maju sebagai caleg dari dapil Tabanan III (Penebel-Baturiti) dengan perolehan 10.348 suara. (c/kb)
