TABANAN, Kilasbali.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan akan segera membahas laporan keterangan dan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan terhadap pelaksanaan APBD 2023.
Agenda ini menjadi keputusan rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Tabanan pada Kamis (21/3). Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pidato Bupati Tabanan tentang LKPJ Bupati Tabanan terhadap APBD 2023.
“Penyampaian pidato Bupati Tabanan tentang LKPJ terhadap APBD 2023 ini selanjutnya akan dibahas oleh DPRD dalam rapat pembahasan sesuai tatanan dan mekanisme,” tegas Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga saat memimpin rapat paripurna tersebut.
Ia berharap, dengan terlaksananya rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ terhadap APBD 2023 tersebut, visi Pemerintah Kabupaten Tabanan yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Tabanan yang Aman Unggul dan Madani (AUM) dapat terpenuhi.
Sebelumnya, Bupati Sanjaya menyampaikan pidato penyampaian LKPJ yang berisi paparan sejumlah kebijakan dan program kerja sepanjang APBD 2023.
Disebutkan, penyusunan APBD 2023 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan dengan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Langkah-langkah itu dilaksanakan antara lain dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan menggali potensi pendapatan baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selanjutnya, memperbaiki sistem manajemen pengelolaan keuangan, melakukan evaluasi dan pengawasan, mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan mengacu pada rencana strategis, meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah serta investasi.
Sanjaya juga memaparkan realisasi APBD 2023 dan merupakan gambaran realisasi anggaran yang disusun sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Adapun gambaran umumnya antara lain pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 2,8 triliun lebih atau 91,62 persen dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,1 triliun.
Komponen pendapatan daerah kabupaten tabanan tahun anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya sebesar Rp 508 miliar lebih, dana pendapatan transfer realisasinya sebesar Rp 1,5 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 1 triliun.
Sementara Belanja Daerah, realisasinya mencapai Rp 2,7 triliun lebih atau sekitar 90,86 persen dari total belanja sebesar Rp 2,2 triliun lebih.
Selanjutnya pembiayaan daerah realisasinya mencapai Rp 30 miliar lebih dari total pembiayaan sebesar Rp 27,5 miliar lebih. (c/kb)
