GIANYAR, Kilasbali.com – Insentif Bendesa Adat di Gianyar yang sempat dijanjikan Pemkab Gianyar akan cair awal bulan April. Namun, kenyataannya hingga akhir bulan Mei ini, belum juga ada kepastian alias belum cair. Merasa di-PHP (pemberi harapan palsu), sejumlah Bendesa pun mempertànyakan komitmen pemerintah.
Meski nilainya tidak banyak, namun bagi sebagian besar Bendesa insentif ini sangat membantu di tengah Pandemi ini.
“Kendati tunjangan insentif yang diberikan tidak begitu besar, sangat berarti bagi kami sebagai pengayah. Apalagi di tengah Pandemi ini, kami banyak tugas tambahan untuk mendukung kegiatan pemerintah,” ungkap salah seorang Bendesa yang tidak mau disebutkan namanya.
Ia menyebut, dirinya belum menerima insentif dari bulan Januari hingga Mei ini. Sempat ada kabar akan cair awal bulan April tapi hingga kini belum ada.
Besaran insentif tersebut yakni Rp 1,3 Juta untuk Bendesa Adat dan Rp 900 ribu untuk Kelian Adat. Kendati demikian, pihaknya mengaku masih bersyukur ada dana BKK untuk desa adat dari provinsi yang sudah cair.
Di mana BKK tersebut bisa digunakan untuk insentif sesuai aturan penggunaan dana BKK.
“Kalau di Kabupaten 1,3 juta, BKK Provinsi 1,5 juta. Selama ini kami dibantu dana BKK ditengah jadwal bendesa yang cukup padat. Kami cukup-cukupkan saja,” jelasnya.
Diakuinya juga, ia dan bendesa lainya sangat mengharapkan dana insentif tersebut bisa dicairkan.
“Kalau normal saya dapat dari dunia pariwisata kebetulan merangkap guide, mengingat situasi pandemi kami tidak bisa melakukan apa-apa,” jelasnya.
Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar, I Gusti Agung Sri Widyawati saat dikonfirmasi, Senin (24/5/2021), mengatakan saat ini tahapan pencairan insentif Bendesa masih dalam proses.
Diakuinya pihaknya sempat menyampaikan akan cair awal bulan April. Lantaran adminitrasi kelengakapan pencairan sudah selesai. Biasanya pencairan per tri wulan.
Tapi dikatakannya semua kewenangan ada di Kepala BPKAD. Pihak dinas kebudayaan hanya memfasilitasi adminitrasi.
“Untuk administrasinya sudah lengkap, semua bendesa sudah lengkap, tinggal menunggu pencairannya saja, harap bersabar dumun lantaran situasi seperti ini,” ungkapnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ngakan Jati Ambarsika mengatakan, pemerintah hari ini kesulitan finansial akibat tidak tercapainya PAD.
Jadi, kata dia, semua pengeluaran harus diatur sesuai skala prioritas dan akan dibayar bertahap.
“Semua stake holder harap memaklumi, kan sektor swasta seperti hotel restauran bahkan mem PHK pegawai dan bahkan pegawai yang masih aktif nyaris tidak menerima gaji. Mohon permaklumannya dalam situasi ini, kalau sudah normal tidak sampai seperti ini,” ujarnya. (ina/sgt/kb)
