TABANAN, Kilasbali.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Tabanan akan mengawal ketat program perbaikan puluhan gedung sekolah, khususnya Sekolah Dasar atau SD yang mengalami kerusakan.
Saat ini tercatat sebanyak 82 SD pada seluruh kecamatan di Tabanan tercatat mengalami kerusakan yang bervariasi tingkatannya dan memerlukan perbaikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, I Gusti Ngurah Darma Utama, merinci dari total 82 sekolah itu, sebanyak 16 sekolah masuk kategori rusak berat dan 66 lainnya rusak sedang.
Untuk memulihkan kondisi bangunan sekolah yang rusak itu diperkirakan memerlukan anggaran mencapai Rp 79,365 miliar.
“Sekolah yang aman dan layak sangat menentukan kenyamanan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar,” kata Darma Utama pada Minggu (18/1).
Ia menjelaskan, sebaran bangunan sekolah rusak ini merata di seluruh wilayah seperti Kecamatan Baturiti, Kerambitan, Marga, dan Penebel masing-masing tercatat sebelas sekolah rusak.
Disusul wilayah lain seperti Pupuan dengan tujuh sekolah, Selemadeg Barat delapan sekolah, serta kecamatan lainnya dengan jumlahnya bervariasi antara lima sampai enam sekolah.
Ia menyebutkan, upaya perbaikan dilakukan secara bertahap melalui sinergi anggaran pusat (APBN) maupun daerah (APBD).
Sepanjang tahun 2025, sebanyak 19 SD telah berhasil ditangani dengan total serapan anggaran sebesar Rp 11,88 miliar.
Sementara itu, Kepala Bidang SD Disdik Tabanan, I Made Sukanitera, menambahkan bahwa intervensi dari pusat melalui APBN menyasar sebelas sekolah dengan fokus pada risiko keselamatan.
“Revitalisasi dari APBN difokuskan pada perbaikan menyeluruh bangunan sekolah yang kondisinya sudah tidak layak dan berisiko terhadap keselamatan,” kata Sukanitera.
Sementara itu, delapan sekolah lainnya mendapatkan perbaikan melalui biaya yang disediakan pada APBD Kabupaten Tabanan, mulai dari perbaikan ruang kelas hingga senderan.
Memasuki 2026, Disdik Tabanan sudah mendaftarkan 62 sekolah yang rusak untuk masuk ke dalam nominasi penerima bantuan perbaikan dari pemerintah pusat.
Saat ini, puluhan sekolah tersebut masih dalam proses validasi untuk memastikan kepastian kucuran dana yang akan turun.
“Informasi terakhir yang kami terima, sekitar 15 persen dari sekolah yang masuk tahap validasi akan direalisasikan pada tahap pertama di 2026,” jelas Darma Utama.
Selain itu, pelaksanaan perbaikan juga dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan kondisi anggaran pusat. (c/kb)
