TABANAN, Kilasbali.com – Komisi I DPRD Tabanan menggelar rapat kerja mengenai rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Dinas Pendidikan pada Selasa (21/5).
Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani dan diarahkan oleh Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi.
Dalam arahannya, Eka Putra Nurcahyadi menegaskan bahwa usulan formasi dan persiapan rekrutmen, khususnya pada sektor pendidikan akan dimaksimalkan dan dilakukan secara berkelanjutan.
“Banyak tenaga PPPK yang lulus dari luar Bali sebanyak 268 orang. Ini cukup menjadi persoalan yang sensitif sebenarnya di masyarakat karena dikhwatirkan menjadi permasalahan baru di masing-masing sekolah,” ungkapnya.
Ia berharap, aturan secara normatif yang diterapkan dapat memberikan bagian yang penting dalam situasi di lapangan serta adanya penghargaan untuk tenaga pendidik di lapangan.
“Kami di Komisi I ingin mendengarkan laporan oleh BKPSDM atau Disdik terkait hal tersebut sehingga tdk ada video viral terkait video guru pendidik yang berpisah dengan siswa yang selama ini telah diajar,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya berharap urusan serdik, dapodik atas kelulusan tenaga PPPK, kemudian formasi dan SK PPPK yang telah lulus agar benar-benar sudah rampung.
“Di tahun 2024 menjadi momentum Komisi I untuk mengawal rekrutmen tenaga PPPK bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Pihaknya juga akan mengawal tenaga kontrak dan honor untuk bisa menjadi PPPK. “Karena mereka juga mendongkrak kinerja pemerintahan dalam mewujudkan visi dan misi daerah,” tukasnya. (c/kb)
