TABANAN, Kilasbali.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan sedang melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan ekstrem yang panggulangannya diinstruksikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Proses verivali ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Tabanan. Bila tidak ada halangan, minggu depan proses verivali ini akan tuntas sehingga menghasilkan data final.
Dari proses yang sudah berjalan sesuai data acuan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) ditambah usulan dari masing-masing desa, ada 341 Kepala Keluarga (KK) yang masuk ke dalam data kemiskinan ekstrem.
“Ini masih dicek kembali,” jelas Kepala Bapelitbang Tabanan I Gede Urip Gunawan, Kamis (5/10).
Ia memperkirakan, proses verivali data kemiskinan ekstrem yang dilakukan pihaknya ini kemungkinan akan selesai pada minggu depan.
“Kemungkinan Selasa (minggu depan) kami pastikan lagi (datanya),” imbuhnya.
Ia menjelaskan, sejak awal Kabupaten Tabanan menerima data awal kemiskinan ekstrem dari Kemenko PMK terdiri dari desil 1 hingga 3 pada Oktober 2022 lalu.
Desil 1 diindikasikan sebagai kemiskinan ekstrem, desil 2 diindikasikan sebagai miskin, dan desil 3 diindikasikan hampir miskin.
Data awal pada desil 1 dari Kemenko PMK sebanyak 5.541 KK. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, jumlah tersebut berkurang menjadi 4.387 KK.
“Dari 14 indikator kemiskinan ekstrem tersebut rata-rata sebagian besar tidak memenuhi karakteristik,” jelasnya.
Sehingga, lanjut Urip, setelah berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kabupatan Tabanan diberikan untuk menambah indikator baru sesuai karakteristik wilayah.
“Saat ini sedang dilakukan verivali (verifikasi dan validasi) kembali untuk data desil 1 sebanyak 4.387 KK dan berhasil terverifikasi dan tervalidasi menjadi 341 KK yang masuk kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Ia merinci, sebanyak 168 KK berasal dari data awal yang diberikan Kemenko PMK dan 173 berasal dari data tambahan yang diusulkan masing-masing desa.
“Adapun dari usulan baru dari masing-masing desa, beberapa nama ditemukan berada pada desil 2 dan desil 3 dalam data yang diberikan Kemenko PMK. Ini akan di-update lagi oleh Kemenko PMK,” ungkap Urip.
Adapun satu dari 14 indikator utama kemiskinan ekstrim ini, jelas Urip, adalah pendapatan yang hanya USD 1 per hari. Nantinya, setelah data kemiskinan ekstrem ini ditetapkan oleh bupati, Pemkab Tabanan nantinya akan melakukan beberapa langkah penanggulangan.
“Kemungkinan selain program (dari APBD) nanti ada CSR salah satunya. Kemudian pelatihan skill untuk yang angkatan kerja, PUPR untuk yang bedah rumah, kesehatan untuk stunting, pendidikan untuk jalur afirmasi, Dinsos untuk jaminan sosialnya. Pokoknya lintas sektoral,” jelasnya. (c/kb)
