GIANYAR, Kilasbali.com – Belum genap dua bulan menerima bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial tunai (BST), kini akhirnya ditemukan banyak bantuan itu tidak tepat sasaran. Ironisnya, angkanya tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai lebih dari seribu KK dengan hitungan ratusan juta rupiah.
Akibatnya, warga yang menerima bantuan yang bukan haknya itu wajib mengambalikan uang tersebut agar terhindar dari urusan hukum. Para kepala dusun pun kini, siap-siap akan menjadi “bamper” yang memikul tanggungjawab pengembaliannya.
Temuan penerima bantuan yang cukup membengkak ini terungkap dalam rapat Komisi I DPRD Gianyar dengan Badan Pemasyarakatan Desa (PMD) dan Dinas Sosial Kabupaten Gianyar pada Kamis (11/6/2020).
Pertemuan ini merupakan evaluasi dari monitoring yang dilaksanakan oleh DPRD ke sejumlah desa, lantaran banyaknya keluhan terkait pencairan BLT dan BST. Mulai dari penyeluran bantuan yang tidak tepat sasaran, data yang yang tercecer.
“Persoalan paling parah kami temukan di Desa Bedulu. Tercatat ada 62 KK yang harus mengembalikan BST yang keseluruhan mencapai Rp 30 juta lebih,” ungkap Ketua Komisi 1 DPRD Gianyar, I Nyoman Amertayasa.
Disebutkan, Penanggung jawab pengembalian ini kini diserahkan kepada Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan pada masing masing banjar di Desa Bedulu. Dari sebelas banjar di Desa Bedulu, lanjut dia, yang paling banyak mengembalikan dari Banjar Tegallinggah yakni sejumlah 20 BST.
“Jadi dalam hal ini Kepala Dusun yang mengambalikan ke kantor pos, dengan dikumpulkan di Sekdes,” katanya.
Selain salah sasaran, sorot Nyoman Amertayasa, juga terdapat banyak warga penerima BST yang tercecer. Kondisi ini terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Gianyar. Salah satu penyebabnya karena keterlambatan Dinas Sosial Kabupaten Gianyar dalam menyetorkan data ke Kementerian Sosial RI.
Dalam rapat itu, Kepala Dinas Sosial A.A. Putri Ari juga mengakui ada kendala dalam pencairan BST tahap pertama tersebut. dalihnya, input data membutuhkan waktu. Terlebih lagi ada ketimpangan antara pencarian BST yang dilakukan Kementerian Sosial RI, yakni pada 28 April 2020 dengan jadwal penyetoran data yang menurutnya pada 29 April 2020.
“Datanya kami terima 29 April, tetapi Kemensos melakukan pencairan pada 28 April, menggunakan data 2011,” dalihnya.
Akibatnya, pencairan BST tahap pertama hanya diterima oleh 15.441 KK, padahal yang diajukan adalah 17.314 KK. Berdasarkan penghitungan tersebut diketahui ada 1873 KK yang tidak mendapat BST. Hal ini karena jumlah penerima yang dobel, PNS, dan ada yang sudah meninggal. “1873 KK itu yang tidak dapat menerima BST, sudah diganti dengan 1.558 KK penerima BST yang baru,“ katanya.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dewa Ngakan Adi menjabarkan terkait penerima BLT di Kabupaten Gianyar yang juga tidak kalah kacaunya. Dikatakan seluruh penerima BLT yang disalurkan sebanyak 9.337 KK di 62 Desa se-Kabupaten Gianyar. Namun, setelah pencairan tahap pertama, ternyata ada 560 KK yang dobel dengan BST. Ini terjadi karena BST datang belakangan. “Karena ini, KK penerima bantuan dobel, harus melakukan pengembalian,” sebutnya.
Dari catatannya, dari nilai yang diterima per KK mengambailkan BLT Rp 600 ribu, sehingga untuk 560 KK total nilai bantuan yang dikembalikan sebesar Rp 336 Juta. Dikatakan ratusan KK yang mengembalikan BLT tersebut berasal dari 45 Desa di Kabupaten Gianyar. Setiap desa dengan KK yang mengambalikan BLT ini disebutkan berbariatif dan paling banyak di Desa Tulikup. (ina/kb)
