TABANAN, Kilasbali.com – Komisi IV DPRD Tabanan menyoroti soal pelaksanaan program bantuan bedah rumah menggunakan sistem bantuan stimukan yang bergulir selama ini.
Sistem bantuan seperti itu dipandang tidak efektif, bahkan kontraproduktif lantaran justru membebani masyarakat yang menerima program tersebut.
Beberapa penerimanya malah ada yang sampai menjaminkan sertifikat rumah agar bisa mendapatkan pinjaman modal untuk bisa membiayai ongkos tukang.
Sebab, bantuan dengan sistem stimulan yang menyediakan material bangunan yang diperlukan untuk perbaikan saja. Sedangkan ongkos tukang tidak ditanggung sama sekali.
Ini seperti diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, pada Senin (3/11).
Ia juga sempat menegaskan hal ini dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAPD) saat membahas rancangan APBD 2026 beberapa waktu lalu.
“Sistem stimulant ini membuat bantuan tidak berjalan maksimal. Masyarakat miskin disuruh cari tukang, padahal mereka tidak punya biaya,” sebutnya.
Akibat dari penerapan sistem itu, bantuan itu mangkrak lantaran tidak mampu tergarap. “Bahkan ada semen bantuan yang menjadi batu karena lama tidak dipakai,” sebutnya.
Tak ayal, program bedah rumah itu seperti bantuan yang tanggung. Di satu sisi, penerimanya dapat bantuan dalam bentuk material untuk keperluan merenovasi rumahnya agar layak huni.
Tapi, di sisi lain, beberapa penerimanya ada yang bingung mencari ongkos tukang untuk menggarap program bedah rumah itu.
Ia menyebutkan, dari hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya di lapangan menunjukkan banyak penerima bantuan yang bangunannya belum tuntas.
Sehingga, sambungnya, program bantuan bedah rumah yang bertujuan untuk memberikan bangunan yang layak huni justru tidak tercapai.
“Saya menilai program ini masih setengah hati membantu masyarakat. Kalau memang mau bantu, bantu sampai tuntas,” tegasnya.
Terkait sorotan itu, Sekretaris Daerah yang juga Ketua TPAD Tabanan, I Gede Susila, mangatakan akan mengevaluasi program bedah rumah dengan sistem bantuan stimulan itu.
Tanggapan ini ia sampaikan dalam pembahasan rancangan APBD 2026 dengan Banggar DPRD Tabanan pada Jumat (31/10).
Susila saat itu menyebutkan akan melakukan koordinasi lebih intens lagi dengan dinas yang mengurusi bantuan ini.
“Kami akan segera komunikasikan dengan dinas terkait tentang usulan tersebut,” ujar Susila saat itu.
Pada prinsipnya, sambung Susila, pemerintah menginginkan program bantuan bisa dirasakan manfaatnya secara utuh bagi penerimanya. “Bukan justru menambah beban,” ujarnya. (c/kb).
