TABANAN, Kilasbali.com-Komisi III DPRD Tabanan menggelar rapat kerja dengan OPD terkait di Ruang Sidang DPRD Tabanan, Jumat (26/1/2018). Dalam rapat kerja itu dibahas mengenai kiat-kiat untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan tahun 2018.
Ditemui usai rapat, Sekretaris Komisi III DPRD Tabanan, I Wayan Sudiana menjelaskan bahwa, dalam rapat tersebut disampaikan sejumlah kiat ataupun strategis untuk memaksimalkan PAD Tabanan tahun 2018 ini. Sudiana menyebutkan, adapun target PAD di tahun 2018 adalah Rp 379.786.703.000, sehingga pihaknya ingin mengetahui apa langkah OPD penghasil dan Perusahaan Daerah dalam mencapai target tersebut.
Sementara itu dari pihak legislative, pihaknya meminta agar Satpol PP Tabanan, bersama Dinas Perijinan Tabanan dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan melakukan proyeksi terhadap bangunan atau usaha yang sudah memiliki ijin namun belum terdaftar di Bakeuda Tabanan sehingga tidak membayar pajak. “Jadi tidak hanya melakukan pengawasan terhadap usaha atau bangunan tanpa ijin saja, kita juga harus proyeksi usaha atau bangunan yang sudah berijin tetapi belum terdaftar di Bakeuda Tabanan sehingga belum membayar pajak,” tegasnya.
Tentu itu dilakukan oleh para pelaku usaha agar terhindar dari pajar, sehingga tidak mendaftarkan NPWP mereka ke Bakeuda Tabanan. Ia mencontohkan, seperti misalnya villa atau bangunan lain yang dikomersilkan. “Kalau di Dinas Perijinan dia sudah selesai, kan masuk biaya IMB saja, sedangkan pajak itu kan penambahan income bagi daerah,” pungkasnya. (*KB).
