TABANAN, Kilasbali.com – Lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Tabanan mendapat perhatian serius dari DPRD.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya kasus DBD yang mencapai 1.027 kasus dengan tiga korban meninggal sejak Januari hingga Mei 2024.
“Memang untuk saat ini lonjakan kasus DBD sangat tinggi. Kami ingin mengklarifikasi dan mengetahui penanganan yang dilakukan Dinkes untuk meminimalisir tingginya angka DBD. Setiap berkunjung ke RSU, pasti ada saja pasien demam berdarah,” ujar Wastana usai rapat kerja dengan Dinas Kesehatan, Rabu (12/6).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, dr. Ida Bagus Surya Wira Andi, menjelaskan bahwa pada periode yang sama di tahun 2023, tercatat 644 kasus dengan 358 kasus terjadi dari Januari hingga Mei.
Namun, pada 2024 jumlah kasus melonjak drastis menjadi 1.027 kasus. Kecamatan Tabanan dan Kediri mencatat peningkatan paling signifikan.
Angka kematian juga mengkhawatirkan, dengan empat kematian pada 2023 sedangkan pada awal 2024 sudah ada tiga kasus kematian.
“Peningkatan kasus DBD di Tabanan sejalan dengan tren di seluruh Bali, di mana Kabupaten Gianyar mencatat 2.004 kasus dan Denpasar menjadi wilayah tertinggi dengan lima kematian. Tabanan berada di peringkat kelima dalam jumlah kasus DBD di Bali,” jelas Wira Andi.
Menurut Wira Andi, faktor utama peningkatan kasus DBD ini adalah perubahan cuaca ekstrem, menurunnya kesadaran masyarakat dalam melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), kurang optimalnya pemantauan jentik, dan pertumbuhan populasi di daerah perumahan.
“Pemeliharaan lingkungan yang buruk, terutama dalam pengelolaan sampah plastik yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, juga berkontribusi,” tambahnya.
Meski masyarakat sering meminta fogging, metode ini hanya efektif membunuh nyamuk dewasa.
“Yang lebih baik adalah melakukan PSN,” jelas Wira Andi. Pada 2023, Tabanan melakukan fogging di 45 lokus, sementara pada 2024, meskipun mengusulkan 60 lokus, hanya mendapat alokasi untuk 38 lokus.
Anggaran fogging juga berkurang dari Rp 343 juta pada 2023 menjadi Rp 241 juta pada 2024. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan mengajukan surat untuk penambahan anggaran dari APBD.
Strategi pencegahan yang disarankan Dinas Kesehatan meliputi pelaksanaan PSN secara intensif, penyediaan fasilitas pengecekan DBD di Puskesmas, dan kampanye kesehatan di Dusun, Banjar, dan Desa. Koordinasi dengan rumah sakit pemerintah dan swasta juga terus dilakukan untuk menangani kasus DBD. (c/kb).
