GianyarNews UpdatePeristiwa

Villa Bodong, Deadline Satu Bulan Bongkar

    GIANYAR, Kilasbali.com – Bangun dulu, izin urus belakangan. Tradisi para investor nakal ini rupaya tidak efektif lagi berlaku.

    Di Desa Sayan, Ubud, sejumlah bangunan yang tidak mengantongi izin alias bodong langsung diperintahkan bongkar dalam waktu satu bulan.

    Hal itu ditegaskan saat Komisi 1 DPRD Gianyar bersama Satpol PP, Dinas Perizinan, Bappeda, serta PUPR turun langsung ke lokasi, Selasa (30/5).

    Dari pantauan langsung tim gabungan, pihak pengelola divonis melakukan pelanggaran. Terlebih pihak villa tidak bisa menunjukan perizinan lengkap dengan alasan masih berproses.

    Baca Juga:  Kejari Gianyar Musnahkan BB, Sabu-sabu Diblender - HP Dipotong

    Pembangunan vila itu pun telah jelas melanggar radius kesucian Pura Masceti dan Pura Beji. Yakni memiliki jarak kurang dari 25 meter dari kawasan pura, eerta beberapa dibangun di atas lahan sawah yang dilindungi (LSD).

    Ketegangan sempat terjadi saat pihak Satpol PP akan memberikan tanda x berwarna merah sebagai tanda melanggar dan harus dibongkar namun ditolak oleh pihak management dan kuasa hukumnya.  Namun ketegangan itu tidak berlangsung lama.

    Komisi 1 DPRD Gianyar bersama Satpol PP, Dinas Perizinan, Bappeda, serta PUPR turun langsung ke lokasi, Selasa (30/5). Foto/ist

    Ketua Komisi 1 DPRD Gianyar, I Nyoman Amertayasa mengatakan villa tersebut dengan jelas telah melanggar perda nomor 2 tahun 2023 terkait tata ruang radius kawasan suci pura, serta sejumlah bangunan juga telah berdiri diatas lahan sawah yang dilindungi (LSD).

    Baca Juga:  Sidak di Tegallalang, Satpol PP Temukan Pembangunan Villa Tak Kantongi Izin

    Pihak pemerintah memberikan deadline waktu satu bulan untuk pemilik properti melakukan pembongkaran. “Jelas telah melakukan pelanggaran. Kami tegaskan harus dibongkar, deadline satu bulan,” jelasnya.

    Meski demikian sebelumnya komisi 1 DPRD Gianyar telah memberikan pemahaman kepada pihak manajemen terkait pelanggaran yang dilakukan. Bahkan sejumlah jalan pun telah diberikan agar vilanya yang tidak melanggar memiliki izin lengkap agar bisa beroperasi.

    “Kami tidak mendiskreditkan pihak villa, kami butuh investor, namun ada aturan hukum yang harus kami bawa. Serta masyarakat yang harus kami ayomi. Pembongkaran tidak hanya pertama kali kami lakukan, sebelumnya sebuah vila di daerah Tegalalang juga kami lakukan hal yang sama,” imbuh anggota komisi 1 I Wayan Kandel.

    Baca Juga:  Dua Pengendara Motor Tewas Diserempet Truk di Jalur Singaraja-Denpasar, Baturiti

    Sementara itu pihak management villa enggan memberikan keterangan terkait hal tersebut. (ina/kb)

     

    Back to top button

    Berita ini dilindungi