DENPASAR, Kilabali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Bali di Ruang Tamu Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/12/2019).
Pada kesempatan ini mahasiswa menyerahkan aspirasi dalam bentuk kajian berjudul ‘Balinya Rakyat’ yang berisikan tujuh isu-isu terkini yang patut dicermati Gubernur Bali.
Membuktikan keseriusan terhadap komitmennya dalam menanggapi aspirasi yang diajukan mahasiswa, dibuktikan Gubernur Koster dengan pelibatan para kepala dinas dalam audiensi ini.
Di antaranya hadir Inspektur Provinsi Bali, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Kepala Bapenda Provinsi Bali, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Bali.
Adapun tujuh isu yang disampaikan para mahasiswa ini antara lain terkait isu di bidang Pendidikan, Pengembangan Infrastruktur, Kesehatan, Sosial Masyarakat, Limbah Industri Pabrik, Ekonomi, Pariwisata Seni dan Budaya.
Dari kalangan mahasiswa tampak hadir perwakilan BEM Universitas Udayana, BEM Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), BEM Universitas Dhyana Pura, BEM Stikes Bina Usada dan BEM Universitas Hindu Indonesia (UNHI).
Pimpinan rombongan, Wakil Presiden BEM Universitas Udayana Aditya Kusuma Natha mengatakan apapun program kerja dan kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Bali diharapkan pro terhadap rakyat. “Makanya kajian ini kami namakan Balinya Rakyat,” kata Aditya.
Menurutnya sudah banyak inovasi yang dibuat oleh pemerintahan Gubernur Bali Wayan Koster namun banyak juga sektor-sektor yang belum dimaksimalkan sehingga masih ada ketimpangan ekonomi, permasalahan agraria, dan pengembangan infrastruktur yang belum maksimal.
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Ia mengatakan semua aspirasi yang disampaikan sesungguhnya sudah terangkum dalam visi dan misi Gubernur Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Beberapa permasalahan menurutnya sudah mulai diselesaikan secara bertahap. Misalnya soal angka putus sekolah, mantan anggota DPR RI ini mengatakan meskipun kewenangan pendidikan dasar dan menengah pertama ada di kabupaten, Pemerintah Provinsi Bali pasti membantu melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Soal pariwisata, saya sudah menertibkan praktik pariwisata ilegal jual kepala,” ujarnya. Begitu juga permasalahan sampah dan isu-isu lainnya sudah mulai mendapatkan hasil yang positif melalui berbagai kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Bali sejak dilantik pada September 2019 lalu.
Secara nasional banyak indikator-indikator Provinsi Bali yang berada di atas rata-rata nasional, namun Gubernur Bali mengatakan berkomitmen untuk menjadikan lebih baik lagi. (rls/kb)
