DENPASAR, Kilasbali.com – Dinas pengampu pemadam kebakaran (Damkar) se-Bali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Wiswa Sabha Uttama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (30/8).
Rakor bertema “Samasta Raksa Bali – Bali Harus Diamankan oleh Banyak Pihak” ini bertujuan membangun komitmen dan jejaring penanggulangan kebakaran serta penyelamatan yang terintegrasi, cepat, dan responsif.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Bali, mulai dari Satpol PP, Dinas Damkar, BUMN, TNI, Polri, asosiasi, hingga pihak swasta.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Ia menegaskan bahwa bencana kebakaran dan situasi darurat tidak mengenal batas wilayah administratif.
“Saat terjadi bencana, masyarakat tidak melihat siapa yang berwenang, tetapi seberapa cepat pertolongan hadir dan seberapa kuat kita bekerja sama menyelesaikannya. Penanganan di Bali tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi,” ujar Giri Prasta.
Giri Prasta menjelaskan bahwa Samasta Raksa Bali berakar dari filosofi bersatunya seluruh unsur untuk menjaga dan melindungi Pulau Dewata Bali. Ia menekankan bahwa program ini bukan untuk membentuk kewenangan baru atau mengambil alih tugas instansi yang ada, melainkan memperkuat kapasitas tiap lembaga melalui jejaring kerja sama.
“Jika satu daerah membutuhkan bantuan armada, peralatan, atau personel, daerah lain dapat saling menopang. Kita tidak hanya membangun komitmen di atas kertas, tetapi sistem yang langsung bekerja saat keadaan darurat,” tegasnya.
Ia juga berharap rakor ini menghasilkan langkah konkret, seperti pemetaan sumber daya personel dan peralatan di daerah padat pemukiman maupun kawasan vital.
Sebelumnya, Kasatpol PP Bali sekaligus Ketua Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia (Apkari) Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, mengungkapkan bahwa keterbatasan armada, sarana prasarana, anggaran, dan SDM masih menjadi kendala utama di kabupaten/kota.
Oleh karena itu, lanjut dia, pengelola kawasan strategis, BUMN, sektor energi, hingga pariwisata perlu dihubungkan ke dalam satu sistem penanganan bersama.
“Satu Bali, satu jejaring. Bali ini kecil, jika penanganan kebakaran tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa meluas ke mana-mana,” pungkas Dewa Dharmadi yang juga Ketua DPD Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia (Aslinmas) Provinsi Bali.
Dukungan juga datang dari Kementerian Dalam Negeri. Melalui tayangan video, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Edy Suharmanto, menyambut positif gagasan ini.
Menurutnya, karakteristik Bali sebagai destinasi wisata dunia membutuhkan sistem pelayanan darurat berbasis risiko dan berbasis kebutuhan.
Edy mengimbau agar penguatan Damkar Bali ke depan tidak hanya fokus pada penambahan armada atau personel, tetapi juga peningkatan kompetensi SDM, kejelasan mekanisme koordinasi (SOP) lintas sektor, serta penguatan aspek pencegahan.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, melainkan seberapa baik kita mampu mencegah kejadian dan mengurangi dampaknya. Damkar Bali ke depan harus lebih terhubung, tepat penempatan, kompeten, dan jelas koordinasinya,” pungkas Edy. (Jus/kb)
