
GIANYAR, Kilasbali.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar memusnahkan barang bukti dari 33 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat 81,96 gram netto, 14 unit telepon genggam, serta sejumlah barang bukti perkara pidana umum lainnya.
Pemusnahan berlangsung di halaman SMP Negeri 2 Gianyar, Selasa (17/11), dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait. Kegiatan ini juga disaksikan kepala sekolah, guru, serta para siswa SMP Negeri 2 Gianyar.
Kepala Kejari Gianyar, Mirza Erwinsyah, menjelaskan, pemilihan lingkungan sekolah sebagai lokasi pemusnahan bertujuan memberikan edukasi hukum secara langsung kepada pelajar. Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan memahami jenis narkotika, bahaya penyalahgunaannya, serta konsekuensi hukum dari berbagai tindak pidana.
Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Gianyar selama periode Juni hingga November 2026. Rinciannya, 18 perkara narkotika dengan barang bukti sabu seberat 81,96 gram netto, 14 unit ponsel dari perkara narkotika dan tindak pidana umum, serta barang bukti dari 15 perkara pidana umum.
Perkara pidana umum tersebut meliputi kasus penganiayaan, pencurian, serta tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi (migas).
Dari seluruh perkara narkotika, barang bukti sabu terbesar berasal dari kasus perantara jual beli narkotika dengan berat mencapai 43,42 gram netto. Terpidana dalam perkara tersebut dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 240 hari.
Pemusnahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Kepala Kejari Gianyar menegaskan, pemusnahan dilakukan untuk memastikan barang bukti yang telah dirampas negara tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk transparansi kepada masyarakat terkait penyelesaian penanganan perkara.
“Kami akan terus memperkuat penegakan hukum secara profesional dan akuntabel, termasuk melalui sinergi dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda,” pungkasnya. (Ina/kb)

















