GIANYAR, Kilasbali.com – Satreskrim Polres Gianyar membongkar dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kecamatan Blahbatuh, Gianyar. Seorang pria berinisial M.M., asal Sumenep, Jawa Timur, diamankan bersama 350 liter Pertalite dan satu unit Toyota Kijang yang telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM.
Kapolres Gianyar AKBP James Rajagukguk, didampingi Kasat Reskrim M. Guruh Firmansyah dan Kasi Humas Ipda Gusti Suardita, Kamis (29/10) mengungkapkan, kasus tersebut berlangsung di sebuah warung sembako di Jalan Raya Belege, Banjar Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh.
Menurut Kapolres, tersangka diduga membeli Pertalite dari SPBU menggunakan mobil yang telah dimodifikasi. BBM tersebut kemudian dipindahkan dari tangki kendaraan ke dalam jeriken berkapasitas 35 liter dan galon air mineral untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan pribadi.
“Modus operandi yang digunakan tersangka adalah membeli BBM jenis Pertalite dari SPBU menggunakan mobil yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, BBM tersebut dipindahkan dari tangki kendaraan ke dalam jeriken berkapasitas 35 liter dan galon air mineral untuk dijual kembali demi meraih keuntungan pribadi,” ungkapnya.
Saat melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas mendapati tersangka tengah memindahkan BBM dari tangki mobil ke dalam jeriken dan galon. Aktivitas tersebut diduga dilakukan untuk memperjualbelikan BBM bersubsidi tanpa izin yang sah dari instansi berwenang.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 350 liter Pertalite dan satu unit Toyota Kijang warna hijau muda metalik bernomor polisi DK 1598 PF yang telah dimodifikasi dengan pompa BBM. Polisi juga mengamankan kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut.
Selain itu, petugas menyita dua barcode BBM bersubsidi atas nama I Ketut Darta dengan nomor polisi DK 1924 DQ dan I Dewa Gede Artawan dengan nomor polisi DK 1598 PF, serta uang tunai sebesar Rp300.000.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Polisi masih memproses perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Ina/kb)
