
TABANAN, Kilasbali.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan bersama pemerintah daerah menetapkan kesepakatan rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD 2027 senilai Rp 2,1 triliun lebih.
Keputusan mengenai struktur anggaran pembangunan daerah tersebut disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Tabanan, Selasa (17/11).
Rapat paripurna penetapan anggaran yang dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya tersebut mengagendakan penyampaian laporan resmi Badan Anggaran (Banggar).
Laporan keuangan daerah dibacakan oleh Sekretaris DPRD Tabanan, I Wayan Budi Artana, sebagai acuan arah pembangunan serta peningkatan pelayanan publik bagi warga Tabanan.
Budi Artana yang juga Sekretaris Banggar DPRD Tabanan memaparkan, postur APBD Tabanan 2027 yang disepakati mematok target pendapatan daerah sebesar Rp 2,137 triliun lebih dan belanja daerah dialokasikan senilai Rp 2,119 triliun lebih.
“Serta surplus anggaran sebesar Rp18,231 miliar,” kata Sekretaris Banggar DPRD Tabanan, I Wayan Budi Artana, saat membacakan laporan Banggar, Selasa (17/11).
Postur anggaran tersebut dirumuskan bersama oleh Banggar DPRD Tabanan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA-PPAS, serta regulasi perundang-undangan.
Pembahasan mendalam dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah guna menopang tema pembangunan 2027, yakni “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”.
“Tema tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, memperkuat daya saing produk unggulan lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” papar Budi Artana.
Dalam alokasi belanja daerah, Pemkab Tabanan memprioritaskan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan melalui penerapan teknologi pascapanen.
Selain itu, pemerintah daerah memfokuskan anggaran untuk akselerasi UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digitalisasi, pelatihan kerja vokasi bagi SDM lokal, serta penguatan tata kelola sampah terpadu demi keberlanjutan lingkungan.
Sementara pada sisi penerimaan, strategi peningkatan kapasitas fiskal difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, pemutakhiran data, hingga peningkatan kepatuhan para wajib pajak.
“Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah tanpa menghambat iklim investasi dan aktivitas perekonomian Masyarakat,” ungkapnya.
Di samping menyetujui postur anggaran, Banggar DPRD Tabanan menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi prioritas kepada jajaran eksekutif. Pemerintah daerah diminta mengelola aset secara efisien dan mengatasi hambatan di berbagai kawasan pariwisata daerah.
“Serta pengembangan potensi Daerah Tujuan Wisata (DTW) melalui penyelesaian berbagai kendala pengelolaan dan penataan pemanfaatan aset secara berkelanjutan,” tegas Budi Artana.
Banggar turut menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas dinas dalam menyelaraskan penganggaran dengan dana transfer pemerintah pusat. (c/kb)

















