TABANAN, Kilasbali.com – Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Buahan berinisial IGMS resmi dilaporkan ke Polres Tabanan atas dugaan penyelewengan dana kas lembaga keuangan desa senilai Rp 19,3 miliar.
Langkah hukum tersebut diambil oleh pengurus desa adat guna mengusut tuntas indikasi tindak pidana korupsi pengelolaan dana periode 2024 hingga 2026.
Pelaporan tersebut secara resmi dilayangkan oleh Bendesa Adat Buahan I Gede Seputra ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Tabanan pada Kamis (12/11).
Upaya membawa kasus ini ke aparat penegak hukum diputuskan demi mengurai polemik keuangan yang meresahkan ratusan warga desa.
Bendesa Adat Buahan, I Gede Seputra, mengonfirmasi penyerahan berkas pengaduan ke pihak kepolisian.
Menurutnya, tindakan tegas tersebut diambil agar dugaan penyalahgunaan jabatan oleh oknum pengurus LPD dapat ditangani secara terbuka.
“Benar, sudah saya laporkan langsung ke Polres Tabanan. Dasar laporan ini adalah dugaan penyalahgunaan wewenang. Harapan saya, setelah dilaporkan, persoalan ini bisa lebih jelas terungkap,” ujar Bendesa Adat Buahan, I Gede Seputra, pada Minggu (15/11).
Seputra membeberkan bahwa desakan membawa kasus ke jalur hukum berawal dari menghebatnya polemik di media sosial dan grup percakapan warga.
Jalur hukum dipandang sebagai pilihan objektif untuk menelusuri alur penggunaan dana belasan miliar rupiah tersebut.
“Jadi menurut kami, penyelesaian melalui jalur hukum dinilai menjadi pilihan tepat agar persoalan pengelolaan dana LPD dapat ditelusuri secara lebih jelas dan transparan,” tegasnya.
Berdasarkan kalkulasi sementara dari tim pengawas LPD Buahan, potensi kerugian akibat dugaan penggelapan dana tersebut diperkirakan menembus angka Rp 19,3 miliar.
Kendati demikian, angka pasti kerugian keuangan masih menunggu hasil penelusuran audit serta pemeriksaan resmi penyidik.
“Angkanya belum pasti, tapi dari tim pengawasan LPD kerugianya segity Rp 19,3 miliar,” tegas Seputra.
Krisis keuangan di LPD Buahan sendiri mulai mencuat sejak pertengahan 2025 lalu. Ratusan warga yang menjadi nasabah mulai kesulitan melakukan penarikan uang tabungan maupun deposito.
Bahkan, ada yang baru mendapatkan haknya setelah menanti hingga satu bulan pasca-protes keras.
Kemacetan penarikan uang tersebut berlanjut hingga lembaga keuangan milik desa adat tersebut dinyatakan kolaps.
Dalam setiap pertemuannya dengan jajaran pengurus adat, para nasabah terus menyuarakan tuntutan tunggal agar seluruh simpanan mereka dikembalikan.
“Masyarakat atau nasabah dalam setiap rapat tetap menuntut agar uang mereka kembali,” tandas Seputra.
Selain menempuh jalur hukum, Prajuru Desa Adat Buahan juga menjatuhkan sanksi administratif adat berupa penghentian pelayanan dan kesaksian adat bagi oknum terlaporkan.
Pengetatan aturan ini diterapkan mencakup seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam satu dokumen kependudukan adat.
“Ketentuan sanksi tersebut juga berlaku bagi warga yang tercatat dalam satu kartu keluarga (KK) adat,” kata Seputra.
Sementara itu, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan laporan tersebut.
Kasat Reskrim Polres Tabanan AKP I Made Teddy Satria Permana belum memberikan respons saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut penanganan kasus LPD Buahan ini. (c/kb)
