TABANAN, Kilasbali.com – Sebanyak 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Tabanan resmi menerima kucuran bantuan sembako dari pemerintah pusat mulai pekan ini.
Jumlah penerima bantuan pada tahun 2026 ini mengalami lonjakan tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menyasar 22.000 KPM.
Penyaluran bantuan berupa beras dan minyak goreng ini dilakukan secara maraton melalui masing-masing pihak desa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menargetkan proses distribusi logistik pangan tersebut dapat tuntas seluruhnya dalam kurun waktu lima hari.
Proses distribusi sudah mulai dilakukan sejak sepekan terakhir dengan wilayah Kecamatan Pupuan menjadi lokasi pertama penyaluran.
Ini seperti diungkapkan Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Gizi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tabanan, I Gusti Agung Khrisna Kepakisan. “Target distribusi selama lima hari oleh desa,” ujar Khrisna.
Ia menyebutkan, peningkatan drastis jumlah penerima manfaat hingga 16.000 KPM tersebut merupakan kebijakan sepenuhnya dari pemerintah pusat.
Fenomena kenaikan angka penerima ini terjadi hampir merata di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Bantuan yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini disalurkan melalui Perum Bulog guna menjaga ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan.
Data penerima sudah ditentukan secara spesifik oleh pusat sehingga daerah tinggal melakukan eksekusi di lapangan. “Data dari pusat, setelah keluar langsung kami teruskan ke desa untuk segera disalurkan,” tegasnya.
Setiap keluarga penerima mendapatkan alokasi bantuan untuk bulan Februari dan Maret 2026. Paket bantuan tersebut terdiri dari 20 kilogram beras serta empat liter minyak goreng yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok warga.
Salah satu titik penyaluran terpantau di Desa Bengkel, Kecamatan Kediri. Di wilayah ini, terdapat 173 KPM yang tercatat sebagai penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Perbekel Bengkel, I Nyoman Wahya Biantara, menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas sebagai fasilitator untuk memastikan bantuan sampai ke penerima yang berhak.
Data nama-nama penerima sudah paten berasal dari Pemerintah Pusat tanpa ada campur tangan desa. “Kita dapat data 173 penerima manfaat dari pusat, desa hanya membantu penyaluran,” jelas Wahya Biantara.
Ia menambahkan bahwa sasaran utama dari program ini adalah kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah.
Bantuan pangan ini dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di tingkat akar rumput.
“Bantuan ini diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat,” pungkasnya. (c/kb)
