TABANAN, Kilasbali.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menyoroti sistem perizinan yang masih dilakukan secara manual oleh pemerintah daerah setempat.
Selain perizinan, Dewan Tabanan juga menyoroti temuan mengenai puluhan gedung sekolah dasar yang mengalami kerusakan.
Catatan ini menjadi rekomendasi yang disampaikan DPRD Tabanan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi itu disampaikan DPRD Tabanan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (21/4).
Dalam rekomendasi yang disampaikan anggota DPRD Tabanan, I Wayan Lara, yang ditunjuk sebagai juru bicara, legislatif mendorong digitalisasi perizinan.
Tidak hanya itu, dewan menyoroti reformasi birokrasi yang dinilai belum optimal karena integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) antarorganisasi perangkat daerah (OPD) masih terfragmentasi.
Akibatnya, layanan publik sering kali memakan waktu lama karena masih memerlukan proses manual meski sistem online single submission (OSS) sudah tersedia.
“Digitalisasi layanan perizinan belum berjalan optimal, masih ditemukan proses manual yang memperlambat pelayanan publik. Ini harus segera dibenahi,” tegas Lara.
Ia menekankan pentingnya percepatan integrasi data demi mewujudkan program Satu Data Tabanan.
Di sektor ekonomi dan pertanian, legislatif mewaspadai lemahnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang berisiko menyulitkan petani di lapangan.
Selain itu, penurunan kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan seperti Tanah Lot dan Jatiluwih menjadi perhatian serius karena kalah bersaing dengan promosi digital internasional.
Dewan Tabanan juga mendesak pemerintah daerah untuk menindak tegas maraknya akomodasi wisata ilegal di kawasan perdesaan yang merusak pasar hotel resmi.
Dari sisi keuangan, meski pendapatan daerah mencapai Rp 2,19 triliun, dewan tetap mendorong pemutakhiran data objek pajak agar pendapatan asli daerah (PAD) bisa lebih optimal.
Terkait bangunan sekolah, Dewan Tabanan mengungkap ada 54 gedung sekolah dasar yang rusak dan membahayakan keselamatan siswa saat belajar.
Kerusakan fisik seperti atap bocor, pintu lapuk, hingga plafon yang jebol dianggap sebagai masalah mendesak yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah.
Masalah perlindungan sosial juga tidak luput dari evaluasi dewan karena data keluarga miskin yang belum akurat sering kali menghambat penyaluran bantuan sosial.
Dewan meminta verifikasi faktual secara berkala dilakukan dengan melibatkan aparat desa agar bantuan seperti bedah rumah bisa tepat sasaran.
Menanggapi deretan catatan tersebut, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga yang menghadiri rapat paripurna itu menyatakan kesiapan pihak eksekutif untuk menindaklanjuti poin-poin rekomendasi tersebut.
Pemerintah berkomitmen mencari solusi atas kekurangan yang ada demi meningkatkan kualitas layanan publik bagi warga Tabanan.
“Rekomendasi itu memang betul harus dikoreksi, tidak hanya dikehendaki DPRD saja, kita semua ingin seluruhnya berjalan maksimal. Apa yang kurang kita sama – sama carikan solusi,” pungkas Dirga menutup tanggapannya. (c/kb)
