TABANAN, Kilasbali.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan mendesak manajemen RSUD Tabanan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh secara transparan dalam menyikapi keluhan tenaga medis mengenai kondisi pelayanan.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas sistem layanan kesehatan daerah sekaligus memastikan hak dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menekankan bahwa setiap informasi mengenai kendala pelayanan harus ditangani dengan keterbukaan dan langkah yang jernih.
Pihaknya mengapresiasi keberanian tenaga medis yang menyuarakan kondisi nyata di rumah sakit sebagai masukan penting untuk memperkuat sistem agar lebih responsif.
“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu setiap informasi terkait pelayanan di rumah sakit harus menjadi perhatian bersama dan disikapi dengan langkah yang jernih serta transparan,” ujar Eka pada Rabu (11/3).
Evaluasi yang ia maksudkan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari sistem klaim kerja sama dengan BPJS, pengadaan dan distribusi obat, hingga penerapan sistem digital yang kini wajib diterapkan.
Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi kendala teknis maupun administratif yang menghambat akses kesehatan bagi warga.
“Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pelayanan kesehatan publik. Masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya agar tidak muncul spekulasi yang bisa menimbulkan keresahan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi PDIP melalui komisi terkait memastikan akan meminta penjelasan resmi dari pihak manajemen rumah sakit serta Dinas Kesehatan (Diskes) Tabanan.
Upaya ini dilakukan agar setiap persoalan dapat diidentifikasi secara terbuka dan segera ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang terukur.
Eka juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dua rumah sakit milik daerah, yakni RSUD Tabanan sebagai rujukan utama tipe B dan RSUD Singasana sebagai penyangga tipe C.
Ia meminta masyarakat tetap tenang dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial sembari menunggu perbaikan sistem berjalan.
Dengan demikian, persoalan ini bisa menjadi momen untuk perbaikan pelayanan kesehatan daerah, bukan sekadar menjadi polemik yang berlarut-larut di ruang publik. (c/kb)
