TABANAN, Kilasbali.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik, khususnya pada sektor bantuan sosial (bansos).
Hal tersebut ditegaskan saat Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, pada Kamis (26/2).
Rapat koordinasi yang digelar dalam rangka percepatan implementasi Government Technology di Bali tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Bali, para bupati/wali kota se-Bali, serta beberapa undangan terkait lainnya.
Kegiatan yang terlaksana melalui kerja sama dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Agenda rapat meliputi pengantar strategis, penegasan tujuan dan output pertemuan, pemaparan arah kebijakan nasional, hingga presentasi pilot project oleh komite dan koordinator wilayah.
Selain itu, forum juga menghadirkan sesi berbagi pengalaman (lesson learned) dari Bupati Banyuwangi mengenai praktik implementasi digitalisasi bansos di daerahnya, termasuk tantangan, solusi, serta dampak yang telah dirasakan masyarakat.
Bagi Pemkab Tabanan, forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik.
Wakil Bupati Dirga dalam kesempatan itu menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi digitalisasi bantuan sosial sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyaluran, memperkuat akurasi data penerima, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan program.
“Digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, dengan proses yang lebih cepat, transparan, dan terukur,” tegas Dirga.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Pemkab Tabanan optimis program ini mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong terwujudnya pelayanan publik modern, inklusif, dan berkelanjutan di Bali, khususnya di Tabanan. (c/kb)
