JEMBRANA, Kilasbali.com – Polres Jembrana terus membidik tersangka lain dalam kasus korupsi dana santunan kematian fiktif. Di mana modus yang diterapkan tersangka, yakni dengan pengajuan dokumen orang meninggal fiktif serta beberapa di antaranya diajukan berulangkali, bahkan satu orang meninggal bisa diajukan dua hingga tiga kali.
Kasatreskrim Polres Jembrana, AKP Yogie Pramagita mengatakan, kasus ini masih terus bergulir dan kemungkinan juga akan menyeret pelaku lainnya.
Saat ini, pihaknya tengah intens melakukan pemeriksaan terhadap dua calon tersangka baru.
Sejumlah saksi yang berkaitan dan mengarah pada dua calon tersangka inipun telah dimintai keterangan, termasuk diantaranya sejumlah pejabat eselon II dan III.
“Pemeriksaan para saksi itu untuk menguatkan alat bukti berupa puluhan dokumen berkas pengajuan santunan kematian fiktif,” sebutnya, Selesa (30/7/2019).
Seperti modus yang diterapkan tersangka sebelumnya, yakni membuat dokumen pengajuan santunan kematian fiktif dengan memalsukan dokumen seperti akta kematian dan legalisir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jembrana.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Jembrana I Ketut Wiaspada usai pemeriksaan mengakui dirinya memenuhi panggilan menjadi saksi dalam kasus korupsi santunan kematian fiktif tersebut.
Menurutnya salah satu yang ditanyakan terkait legalisir dokumen dari Disdukcapil. “Dari tandatangan legalisir diketahui ada keanehan dan palsu. Dari puluhan dokumen permohonan, ada berbagai macam kejanggalan untuk legalisir,” ujarnya. .
“Seperti NIK (nomor induk kependudukan) yang disinyalir dibuat sendiri oleh oknum pelaku dan tandatangan pejabat yang berwenang mengeluarkan legalisir berbeda,” imbuhanya.
Sebelumnya, dalam kasus ini Polres Jembrana telah menjerat 3 orang yang telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Denpasar.
Di antaranya mantan PNS Indah Suryaningsih, mantan Klain Banjar Sarikuning Tulungagung Tukadaya, I Dewa Ketut Artawan, dan Klian Banjar Munduk Ranti, Tukadaya I Gede Astawa. (gus/kb)
