GIANYAR, Kilasbali.com – Gaji Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Pol PP dan Damkar Gianyar selama empat bulan, terhitung dari bulan Januari hingga April 2019, belum dibayar. Parahnya, Kamis (2/5/2019), Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Gianyar dimutasi. Mereka pun mengaku khawatir, tunggakan gaji selama empat bulan tidak akan dilunasi, lantaran terkandala proses adminsitrasi.
Salah seorang THL di Dinas Pol PP dan Damkar Gianyar Ayu mengaku semangat kerjanya menurun. Lantaran, gaji selama empat bulan belum dibayarkan, sehingga dirinya terpaksa ngirang kesan kemari untik memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Dua bulan pertama, saya sedikit sabar, karena kondisi yang sama juga terjadi di OPD lainnya. Namun, kini cuma di Pol PP dan Damkar yang tidak ada kepastian,” tuturnya.
Cerita Ayu ini dibenarkan rekannya Made. Ia mengaku sempat diberi harapan pimpinnya bahwa gajinya selama empat bulan dipastikan akan segara cair. “Kenyataannya, hingga memasuki bulan kelima ini belum juga ada tanda-tanda gaji kami akan turun,” keluhnya.
“Selama ini kami tetap bekerja dengan resiko yang kami hadapi. Kami hanya berharap bapak bupati memberikan jalan keluar, agar gaji kami segera dibayarkan dalam waktu dekat ini. Kami tidak banyak tuntutan kecuali gaji empat bulan belum dibayar agar diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga biaya kebutuhan keluarga sehari-hari bisa diatasi,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya mengaku bahwa pihaknya kini sedang mencari penyelesaiannya. Mengenai belum adanya pembayaran gaji ini, menurutnya, itu lantaran masih melakukan kajian terhadap penambahan THL di OPD tersebut, dari tahun yang sebelumnya yang cukup signifikan. Bahkan penambahan itu tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pelaporan terhadap Bupati Gianyar.
“Penambahan inilah yang melatari adanya permintaan kajiannya. Karena penambahan ini terkait dengan penganggaran. Karea tidak menutuip kemungkinan penganggarannya tidak cukup sesuai jumlah orangnya. Ini kan tidak benar, makanya kami menunggu kajian kenapa meningkat, dan sampai sekarang masih belum jelas,” ungkapnya.
Lanjutnya, pada intinya Bupati tetap ingin segera menyelesaikan pembayaran itu. Namun, dengan adanya petugas yang baru, diharapkan untuk cepat dibuatkan kajian. Sementara jumlah THL yang signifikan itu tidak jelas jumlahnya, penempatnnya, penugasannya hingga kini unsur pimpinpinan tidak tahu.
“Mestinya ada analisa terhadap kebutuhan idealnya. Kita harapkan pejabat baru segera menuntaskan proses ini, kajian dibuatkan segera terkait jumlah tenaga yang ada. Kalau tidak ideal jangan harap kita tampung semua, bisa saja kita bayar sejumlah tahun yang lalu saja,” pungkasnya. (ina/jus)
