DENPASAR, Kilasbali – Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, I Gede Pasek Suardika (GPS) yang juga salah satu Koordinator Pemenangan Pemilu Partai berharap, kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) Joko Widodo-Maruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) kembali memberikan kesempatan pada tokoh Bali untuk mengisi komposisi menteri pada pemerintahan Jokowi pada periode ke dua untuk lima tahun ke depan.
“Itukan hak prerogatif presiden, tapi sepertinya dengan Pak Puspayoga sudah berhasil menerobos bahwa Bali tidak selalu urusan pariwisata. Bali juga bisa di kementerian lain,” kata GPS di Denpasar, Jumat (10/5/2019).
GPS yang juga anggota DPD RI Dapil Bali ini menegaskan, Dipilihnya seorang tokoh sebagai salah satu menteri pasti harus mewakili kepakaran yang didukung aspek lainnya. Dijelaskan aspek lain yang dimaksud yakni keterwakilan partai, wilayah, suku, agama bahkan karena sebuah pengaruh dari salah satu Ormas besar. Sehingga semakin banyak unsur yang terpenuhi maka presiden akan semakin mudah menggunakan hak prerogatifnya dalam memilih menteri.
“Presiden meramunya akan lebih mudah apabila di dalam satu figur orang itu bisa mewakili tiga sampai empat unsur. Dia (presiden, red) akan lebih ringan untuk memilih,” jelas politisi yang kini mulai kembali serius menjadi advokat ini.
GPS menilai, kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Bali secara persentasi sangat besar, namun dari sisi jumlah suara tidak signifikan untuk ukuran nasional. Namun ditegaskannya di setiap kesempatan pemilihan menteri tokoh Bali selalu ada yang dipercaya untuk membantu kinerja presiden. Perlu disadari bahwa jatah menteri bagi Bali tidak selalu untuk di sektor pariwisata. Ia kembali mengingatkan bahwa sebelumnua ada Ida Bagus Sudjana (almarhum) di era orda baru menjabat sebagai Menteri Penerbangan dan Energi, Ida Bagus Oka (almarhum) sebagai Menteri Negara Kependudukan/kepala BKKBN di era pemerintahan Presiden Habibie. Jero Wacik yang menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, hingga karena kepakarannya juga sempat ditunjuk sebagai Menteri ESDM. Sementara saat ini dengan adanya Puspayoga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM membuktikan Bali tidak harus mendapatkan jatah Menteri Pariwisata seperti harapan masyarakat yang kini mulai meluas.
Wakil Ketua Umum (Waketum) sekaligus Ketua Bapilu DPP Partai Hanura ini menambahkan, pemberian jatah menteri tetap ada di tangan presiden. Dipastikan jatah satu menteri dari Bali sudah dudepan mata kecuali potensi ini bisa ditingkatkan dengan adanya dorongan dari partai pengusung yang mampu menyodorkan dua tokoh yang dinilai mampu mewakili ketokohan/ kepakaran serta aspek lainnya yang ikut mempengaruhi keterwakilan baik suku, agama, kewilayahan dan lain sebagainya. Maka potensi mendapatkan jatah menteri lebih dari satu dinilai sangat memungkinkan.
“Kecuali partai pengusungnya yang mengusulkan. Dan kepakarannya harus kuat dan di tempat lain bisa mewakili unsur yang tadi saya sebutkan itu. Cukup banyak bisa mewakili unsur itu yang saya sebutkan tadi, sangat memungkinkan dapat lebih tapi kalau tidak tetap satu,” ungkap GPS. eja/ama
